Pembatasan BBM Bersubsidi Kebijakan Tak Realistik

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

ilustrasi

KEGAMANGAN, ketakutan tidak populer, dan khawatir elektabilitas jatuh, menghantui jalan pikiran pemerintah untuk mengambil keputusan strategis mengenai BBM bersubsidi menjadi maju-mundur. Sebagai rakyat biasa, penulis mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi daripada memilih opsi pembatasan.

Kalau gamang minta petunjuk Tuhan, apa yang terbaik keputusannya. Jangan datang ke dukun, nanti tambah tersesat dan menyesatkan. Pemerintah tidak bersikap realistic, karena faktor risiko politik yang selalu menghantui jalan pikiran para pengambil keputusan.

Kalau bisa bertanya langsung kepada Wapres Boediono atau Sri Mulyani di Washington, hampir pasti kita akan mendapat jawaban bahwa harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan. Namun, jika menanyakan kepada pucuk pimpinan parpol yang ada dalam kabinet, jawabannya pasti ngambang, karena galau, gamang, dan takut tidak populer.

Sikap tidak realistik berikutnya adalah kebanggaan pemerintah terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi sengaja akan didistorsi sendiri dengan sistem pembatasan penggunaan BBM subsidi yang qua system-nya sendiri sebenarnya juga mengundang kegamangan lain, yakni takut gagal dilaksanakan, karena pengawasan biasanya lemah.

Contoh, waktu kendaraan pelat merah tidak boleh memakai BBM subsidi, tidak efektif juga pelaksanaannya. Makin banyak opsi yang dibahas, makin membuka ruang kegamangan menjadi meluas. Akhirnya, ketidakpastian ini menyebabkan masyarakat makin bertanya-tanya, apa sejatinya yang tengah dipikirkan oleh pemerintah. Apa betul sedang serius memikirkan nasib rakyat atau pura-pura memikirkan nasib rakyat, atau hanya asyik membuat kalkulasi politik, karena presiden sudah mengatakan tahun 2013 adalah tahun politik?

Tahun politik bukan tahun untuk rakyat, tapi tahunnya para elite yang ingin berkuasa di negeri ini. Makanya, jangan cepat percaya kalau pembatasan penggunaan BBM adalah demi kepentingan rakyat. Yang realistik justru rakyat, karena logika ekonomi pada jalan pikiran rakyat adalah menaikkan harga BBM bersubsidi agar beban fiskalnya dapat diringankan.

Pemerintah pula yang menyatakan bahwa kemampuan daya beli rumah tangga di Indonesia semakin membaik. Belanjanya pada 2012 tumbuh 5,38%, kontriubusinya terhadap PDB 54,56% atau Rp 4.496,4 triliun. PDB per kapitanya Rp 33,3 juta atau sekitar USD 3.562,6.

Kalau angka ini dijadikan salah satu faktor penimbang, harusnya pemerintah tidak perlu takut mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat yang realistik mengusulkan naik menjadi Rp 6.000 atau Rp 6.500 per liter. Harga ini berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 pelat hitam dan pelat merah. Untuk angkutan umum, bus, truk, angkot pelat kuning tetap Rp 4.500 per liter.

Dengan demikian, subsidi BBM dapat berkurang dan tidak perlu lagi pemerintah dan DPR membuat mekanisme yang sepertinya baik, tapi tidak realistik. DPR tidak perlu “menyandera” pemerintah dan pemerintah juga tidak perlu galau dalam mengambil keputusan penting yang bersifat strategis, karena semua asumsi, perhitungan pastinya sudah terkalkulasi semua dengan cermat. ***

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.