Pemberian Remisi akan Berbasis IT
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun sistem pembenahan lembaga pemasyarakat. Ke depannya, pengelolaan lapas akan berbasis pada teknologi informasi.
“Kita mau buat IT (information technology), pembebasan remisi jadi sistemnya IT, variabelnya akan kita susun dengan baik dan terbuka,” ungkap Yasonna di Jakarta, Senin (5/1/2015). Selain pemberian remisi yang berbasis IT, Kemenkum HAM menggunakan sistem penempatan control room atau ruangan kontrol untuk mengecek kejadian yang terjadi di lapas-lapas Indonesia.
Di samping itu, tambah Yasonna, Kemenkum HAM berniat untuk memberikan tambahan sarana pendidikan di lapas. “Sesmen BUMN berjanji untuk memberikan CSR (Corporate Social Resposibility) BUMN untuk penidikan lapas, Mendikbud juga menyatakan akan menyediakan perpustakaan,” papar Yasonna.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat menyampaikan bahwa tujuan perbaikan lapas adalah untuk membina narapidana sehingga diperlukan pelatihan agar narapidana bisa produktif setelah ke luar dari lapas.
Handoyo juga menyampaikan bahwa Kemenkum HAM berencana untuk merekrut anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai petugas rutan.
“(Perekrutan TNI) itu untuk pengamanan dan keamanan. Anggota bintara yang mau memasuki masa pensiun sebagai terobosan dengan begitu kan tidak ada pengangkatan baru, yang mau pensiun usia 53 tahun dan masih produktif, ditarik lagi sampai usia 58. Jadi itu mengatasi masalah moratorium tadi,” jelas Handoyo.
Rekrutmen tersebut menurut Handoyo akan dilaksanakan mulai tahun ini melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Panglima TNI. Jumlah anggota TNI yang akan direkrut untuk gelombang pertama sekitar 400-an orang. “Itu kan tidak seluruhnya, terutama ditempatkan di lapas di daerah-daerah konflik seperti Papua dan Aceh dimana teman-teman kita kan harus berhadapan dengan mantan-mantan kombatan,” ungkap Handoyo. (hadi)