Pemerintah Belum Konkret Dukung Industriawan

Laporan : Sabar Hutasoit

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, (Tubas) – Para pengusaha dan pelaku industri di Indonesia hingga kini belum merasa mendapat dukungan dari pemerintah. Produk atau barang industri nasional tetap belum bisa bersaing dengan barang-barang impor. Bahkan kalangan industri nasional kesulitan menghadapi produk impor dari Cina yang jauh lebih murah karena mendapat fasilitas dan insentif maksimal dari pemerintahnya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa di Jakarta. “Anggaran belanja pemerintah seharusnya untuk membeli barang dari dalam negeri. Jangan hanya karena murah, pemerintah beli barang dari Cina. Ini sama saja mendorong masyarakat juga membeli barang dari Cina,” kata Erwin.

Menurut Aksa hingga kini mereka belum melihat ada dukungan konkret dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing. Dengan biaya yang tinggi justru makin menggerus daya saing produk lokal. Selain itu juga diperparah dengan minimnya infrastuktur serta dukungan insentif fiskal dan moneter.

Parahnya, pemerintah justru terkesan membiarkan produk impor dari Cina yang masuk sebebas-bebasnya. Bahkan untuk pengadaan barang di lingkungan pemerintah maupun BUMN masih membeli barang impor murah dari Cina. Apalagi, saat ini produk Cina kian bebas berekspansi di pasar dalam negeri seiring dilaksanakannya kesepakatan area perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA).

Erwin menjelaskan, selain pemerintah kalangan pengusaha ini juga merasa perbankan tak memberi dukungan dalam memajukan industri dalam negeri. Hal ini diperlihatkan dari tingkat suku bunga kredit yang tinggi.

Suku bunga kredit yang ideal, lanjutnya, seharusnya satu digit atau maksimal 10 persen. Padahal di Cina tidak sampai 5 persen. Akibatnya, pengusaha sekarang enggan menjadi produsen dan lebih baik menjadi pedagang barang impor. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar