Pemerintah Pemegang Keran Pengendali Lalu Lintas Ekonomi

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

ilustrasi

AKTIFITAS ekonomi itu pada hakekatnya bergerak sangat dinamis. Dalam hukum ekonomi gerakannya sangat ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Jika aktifitas ekonomi mengalami sumbatan dan mengakibatkan hukum pasar gagal melakukan fungsinya, maka pemerintah harus bertindak melakukan “intervensi”.

Tindakan yang diambil itu kita sebut saja sebagai langkah “kateterisasi” atau melakukan semacam “kanalisasi” agar aktifitas ekonomi masyarakat menjadi normal kembali. Dalam konteks yang demikian pemerintah sebagai pemegang “keran” harus bersikap tanggap sasmito. “Keran” tersebut harus dapat dipastikan berfungsi dan dapat dibuka atau ditutup pada saat diperlukan.

Dibuka tepat waktu dan ditutup tepat waktu. Gejolak ekonomi yang sering terjadi di dalam negeri seperti kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya (bisa naik dan bisa turun) biasanya sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepan respon pemerintah dalam mempergunakan “keran” sebagai alat intervensi.

Pemerintah sebagai pemegang “keran” harus bisa menggunakan “keran” tersebut sebagai alat kontrol atau alat kendali agar gejolak ekonomi bisa diredam. Sebagai pemegang “keran”, pemerintah harus independen di bawahkepemimpinan yang kuat agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik yang “menyandera” dan “transaksional”. Sehingga instrumen yang dikuasainya dapat digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan rakyat.

Selama ini pemerintah banyak dihadapkan pada persoalan di lapangan seperti soal kenaikan BBM, soal industri kekurangan pasokan gas, kenaikan harga kedelai dan bahan pangan lainnya yang tidak tidak cepat dan tepat dikendalikan akibat pemerintah tidak sigap menggunakan “keran” sesuai fungsinya.

Apa yang terjadi sudah dapat diduga, yakni inflasi tidak terkendali. Pemerintah dinilai ragu, lalai, tidak becus menggunakan alat kendalinya yang kalau difungsikan akan dapat mencegah terjadinya gejolak ekonomi. Yang paling berbahaya adalah jika pemerintah tidak merasa punya alat kendali/keran.

Atau memiliki alat kendali tapi tidak tahu cara menggunakannnya atau boleh jadi “pura-pura” tidak tahu, sehingga ketika negeri ini banjir barang impor, baik resmi maupun ilegal, dibiarkan terus ngocor. Keran impornya “dol”. Ekonomi domestik mengalami tekanan akibat terjadi “pendarahan”atau banjir.

Pemerintah baru sibuk nyari keran ketika situasinya sudah semakin memburuk yang ditandai oleh makin kuatnya tekanan impor sehingga mengakibatkan terjadinya defisit transaksi berjalan. Nampaknya budaya kerja ad hoc harus bisa dhilangkan (sibuk nyari-nyari keran, digunakan sebentar, habis terpakai dibuang. Seperti alat suntik sekali pakai habis terpakai dibuang).

Ke depan budaya kerja pemerintah harus lebih baik. Sebagai pengatur dan penjaga lalu lintas ekonomi, pemerintah harus punya keran/alat kendali yang ampuh yang bisa digunakan secara efektif pada saat kapan harus ditutup dan dibuka. Efektiffitas ini penting agar stabilitas dan keamanan ekonomi tetap terjaga.

Keran untuk meningkatkan produksi dalam negeri harus dibuka dengan mengutamakan kepentingan nasional agar produktifitas meningkat. Jangan terbalik-balik, lebih senang membuka keran impor sampai “dol”, tapi malas atau ogah-ogahan membuka keran dalam negeri. Sumbatan dibiarkan terjadi di mana-mana. Korupsi makin berkembang liar menghabiskan APBN/APBD yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur agar proses kanalisasinya terjadi secara sistemik dan tidak bersifat ad-hoc.

Seluruh alat kendali/keran sebagai instrumen kebijakan harus difungsikan dan dapat dipastikan bahwa semuanya dapat digunakan dan berfungsi. Ke depan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara makin berat dan bersifat kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pemerintah yang kuat.

Rapat-rapat yang tidak penting (hanya dipakai untuk curhat) harus dihilangkan karena hanya pemborosan saja. Kabinet ke depan adalah kabinet kerja, bukan kabinet hanya sibuk rapat. Pindah dari istana yang satu ke istana yang lain, hasilnya tidak ada yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dan yang penting adalah pemerintah harus bisa menggunakan kewenangannya dengan tepat sebagai pengatur dan pengendali kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwibawa dan kompeten. ***

Topik :

Berita Terkait

Komentar

Komentar