JAKARTA, (tubasmedia.com) – Munculnya rekaman pernyataan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno justru akan membahayakan pemerintahan saat ini. Untuk itu, diperlukan pembuktian apakah benar suara tersebut milik Rini Soemarno atau bukan.
“Ini harus segera dibuktikan, apakah penghinaan itu keluar memang benar dari mulut Rini Soemarno atau bukan. Sebab jika benar, maka hal ini akan mengancam pemerintahan Presiden Jokowi sendiri,” kata pengamat politik Ahmad Junaidi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/7).
Menurutnya, dalam rekaman itu disebut bahwa Presiden dinyatakan tidak tahu apa-apa atas pekerjaan Menteri Rini Soemarno. Di mana isi transkrip pembicaraan itu berbunyi ‘Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa’.
“Kita harus bisa melihat narasi di sini, ‘Presiden tidak ngerti apa-apa’, jelas ini menunjukkan bahwa Menteri Rini bertindak di luar kendali. Nyawa bahasa ini terlihat jelas bahwa Rini merupakan entitas sendiri yang bergerak di luar kendali Presiden,” tutur Junaidi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa perlu juga diketahui apakah kata-kata itu keluar dari alam bawah sadar Menteri Rini yang tidak disengaja akibat akumulasi posisinya sebagai menteri yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Atau kata-kata tersebut bagian dari strategi Rini yang sengaja dilontarkan agar merasa superior sekalipun berhadapan dengan Presiden secara langsung.
“Bila ucapan Rini Soemarno itu betul dan fakta menunjukkan dirinya berkata seperti itu sesuai dengan isi transkrip, bisa dibilang Pemerintahan Jokowi dalam bahaya,” beber Junaidi.
Apalagi, tambahnya, Menteri Rini telah melakukan teken kontrak utang untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 520 triliun kepada pemerintahan Tiongkok. Selain itu, Rini juga berperan mengalihkan pos dana BBM Rp 48 trilyun yang sedianya untuk ekonomi kerakyatan tetapi dialirkan ke perusahaan-perusahaan BUMN. Di mana, proses assesment penempatan direksi-direksi BUMN juga di bawah kendalinya.
“Selain itu, Rini Soemarno juga punya pengaruh kuat di Pertamina. Ini artinya, Rini punya kekuatan politik logistik yang kuat,” kata Junaidi.
Karena itu, dia berharap, kepemimpinan Presiden Jokowi harus ditegakkan dengan kuat karena prinsip presidensial. Apabila kemudian Menteri Rini menyatakan dirinya tidak terdikte oleh Presiden sementara dia membawa urusan negara maka manuver-manuvernya bukan hanya membahayakan tapi bisa dikatakan tidak bertanggung jawab.
“Saya juga menelusuri pemberitaan di media-media dengan metodologi media monitoring. Ternyata memang tone Rini M Soemarno negatif sekali, di atas 80 persen dari seluruh pemberitaan tentangnya. Menjadi pertanyaan ada apa dengan Menteri Rini sehingga apa yang dilakukannya tidak mendapat respon positif, hal yang berbeda justru dari Menteri Susi di mana respon positifnya tinggi sekali sekitar 70 persen,” imbuhnya.
“Ini yang membuat saya mengambil kesimpulan Menteri Rini justru menghambat jalannya pemerintahan Jokowi. Efektifitas pemerintahan Jokowi akan terganggu apabila Menteri Rini dipertahankan,” tegas Junaidi yang juga merupakan aktivis Barisan Rakyat Peduli Nawa Cita (Bara Nawacita). (ril/sabar)