Pemulihan Ekonomi Adalah Menyelesaikan Masalah Liabilitas

Oleh: Fauzi Aziz

pandemi,

covid 109

 

PERTAMA, pandemi covid 19 bukan hanya telah berdampak bagi lumpuhnya ekonomi global, tapi juga telah membuat lelah para pemikir strategis mencarikan remedynya. Ada 2 jenis vaksin yang disuntikkan untuk membentuk daya tahan kehidupan, yakni : 1) vaksin untuk menjaga daya imun tubuh manusia . 2) vaksin berupa stimulus ekonomi guna menjaga daya tahan kehidupan ekonomi negara,korporasi maupun masyarakat.

KEDUA, kita tahu 2 jenis  vaksin tersebut bukan obat penyembuh, tapi hanya sekedar untuk benteng pertahanan sementara agar tidak membuat sistem kekebalan rontok. Pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi berjalan seiring, meskipun dibarengi dengan harap-harap cemas. Yang pasti, sistem kekebalan itu harus berkontribusi terhadap upaya pemulihan sebelum obatnya benar-benar tersedia. Dalam bidang ekonomi , seperti halnya di bidang kesehatan, membutuhkan 2 energi besar, yakni stimulus untuk pemulihan, dan policy driven non stimulus agar ekonomi kembali tumbuh. Demand agregat harus tumbuh agar supply agregat juga tumbuh. Para pemikir strategis, dan para analis kebijakan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk mencari obat yang tepat bagi kebangkitan ekonomi.

KETIGA, pertumbuhan demand agregat menjadi given. Dengan demikian, kehidupan di pasar harus kembali menggeliat, baik pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar modal dan pasar keuangan. Kita menanti bahwa ekonomi dunia dalam beberapa tahun ke depan diharapkan terjadi perputaran yang tinggi. Terjadi kurva V akibat demand global secara nyata tumbuh. Semua harus terkelola dengan baik dalam koridor global governance  yang bisa ditegakkan bersama, baik oleh negara maju maupun negara berkembang emerging economy. Penulis berharap agar  tema tentang  global governance dapat dibahas di pertemuan G-20 awal tahun 2022 yang diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah.

Bukan Politik

KEEMPAT, setuju atau tidak setuju dengan gagasan itu, kita sebenarnya bisa menilai bahwa kondisi perekonomian global ( ada atau tidak ada pandemi covid 19) sesungguhnya dalam banyak hal diwarnai oleh praktek global governance yang buruk. Krisis ekonomi, krisis utang atau krisis keuangan,bahkan krisis politik yang terjadi hingga kini tidak jauh-jauh dari kegagalan menegakkan prinsip-prinsip global governance. Public policy gagal menjalankan fungsinya dengan baik akibat ketidakmampuannya mengontrol dinamika pasar. Anda pasti akan bertanya apakah pasar harus dikontrol. Jawabannya memang harus bisa dikontrol agar prinsip keseimbangan pasar tetap terjaga. Kapan harus dilakukan!?. Paling sederhana adalah saat terjadi inflasi maupun deflasi.

KELIMA, kemampuan mengontrol pasar menjadi given karena pada kenyataannya dunia telah menjalan kan praktek ekonomi pasar terkelola. Pengendalian ekspor -impor adalah contoh market control. Tindakan intervensi moneter, kenaikan suku bunga adalah contoh lain sebuah market control yang dilakukan oleh bank sentral. Tapering off oleh The fed, bank sentral AS juga merupakan alat kendali pasar. Bahkan tindakan yang bersifat suspensif di pasar modal pada dasarnya dilakukan sebagai instrumen pengamanan pasar modal. Tindakan by back secara tunai (cash by back ) Surat Berharga Negara (SBN) adalah salah satu instrumen untuk mencegah keterpurukan pasar modal atau pasar obligasi. Khas Indonesia adalah diterapkannya kebijakan Domestic Market Obligation ( DMO) , Pada, dan TKDN sejatinya merupakan bagian penting dari penerapan sistem ekonomi pasar terkelola. Karena itu, jika ada pejabat publik yang hendak menghapus DMO, rasanya ada yang salah dalam cara berfikir pejabat yang bersangkutan.

KEENAM, jika dua tahun ini, dunia menjadi mabok diguncang pandemi covid 19,dan lumpuhnya siklus ekonomi/bisnis, sehingga pembentukan national income semua negara di dunia terganggu, maka kini waktu yang tepat untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global. Tidak ada tesis lain selain itu. Kenapa harus pulih dan tumbuh. Beberapa jawabannya karena : 1) wong cilik butuh makan yang layak dan menyehatkan. 2) 7miliar penduduk dunia butuh pekerjaan baru. Kitapun di Indonesia membutuhkan hal yang sama. 3) Negara maju  maupun negara berkembang butuh amunisi baru untuk pelunasan utang dan penyelamatan bumi. 4) Indonesia sangat membutuhkan national revenue mobilization, sampai harus membuat edisi baru tentang tax amnesty. Para pensiunan pun akan dipajakin 5%, sehingga seperti derita tiada akhir. 5) itu semua adalah liabilitas yang harus ditutup dengan pemupukan aset dan ekuitas baru. Karena itu, untuk kesekian kali  penulis berharap agar pertemuan G-20 awal tahun 2022 di Jakarta maupun di Bali menjadi momen penting untuk bicara lebih strategis  mengenai pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi masalah liabilitas yang menjadi tanggung jawab setiap negara maupun tanggung jawab bersama, serta dapat terumuskannya global governance baru yang disepakati bersama agar goverment policy maupun private policy dapat dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa harus kehilangan kontrol yang dapat menimbulkan krisis ekonomi harus terjadi berulang kali.(penulis pemerhati ekonomi dan industri.)