JAKARTA, (tubasmedia.com) – Keinginan mantan Ketua Kontras, Usman Hamid agar Presiden Joko Widodo tidak menempatkan pelanggar HAM di Kabinet Kerja diakuri. Kabinet Kerja Jokowi-JK benar-benar menolak pelanggar HAM masuk dalam kabinet yang dipimpinnya.
“Jabatan Menko Polhukam, Menhan, Menkumham itu krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, juga Papua, yang masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Usman. “Jabatan Kepala BIN vital bagi penuntasan kasus Munir. Jabatan-jabatan ini jangan sampai diisi sosok bermasalah, karena nama Asad Ali tertera dalam surat BIN ke Garuda yang minta Pollycarpus bisa masuk ke beberapa penerbangan yang ada Munir,” jelas Usman Hamid.
Usman menilai, pengisian posisi tersebut dinilai membutuhkan konsistensi dan komitmen Jokowi-JK. “Sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dan mendirikan kabinet kerja. Kabinet yang diisi orang-orang yang berintegritas moral, bukan kabinet bagi-bagi kursi jabatan ketua partai,” tuturnya.
Menurut Usman Hamid, jangan sampai penegakan HAM berjalan di tempat karena diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel. “Tantangan pemerintahan Jokowi adalah menandingi prestasi HAM era Gus Dur dan Habibie. Meski pun singkat, di masa merekalah tahanan politik dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, dan pengadilan HAM didirikan. Di era selanjutnya, penegakan HAM berjalan di tempat bahkan mundur,” jelasnya. (marto).