Peneliti LIPI: Membedah Pelaksanaan Otonomi Daerah

UUPD1
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, di era demokrasi saat ini masyarakat memang diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang diinginkan untuk memimpin wilayah mereka.

“Dibukanya keran partisipasi tapi belum semuanya siap dengan partisipasi itu, akhirnya mau dibayar. Kalau ngerti politik, enggak mau dibayar,” kata Syarif dalam diskusi bertajuk. “Membedah Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Memperkuat Pemerintahan Daerah dan Demokrasi di Indonesia” di Kompleks Parlemen, Jumat (10/4/2015).

Menurut Syarif, tak hanya di tingkat daerah, persoalan serupa juga terjadi manakala pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional di gelar. Akibatnya, saat ini hanya segelintir elite dari kalangan tertentu saja yang memimpin negeri ini.

“Sekarang ini negara dikuasai beberapa elite untuk society yang beberapa gelintir saja.Sehingga terjadi persekongkolan elite penguasa dengan elite massa. Inilah yang terjadi pada setiap pemilu dan pilkada,” kata dia.

Ia mengatakan ada kekeliruan yang dilakukan segelintir kalangan dalam memandang transisi yang terjadi di Indonesia. Ketika Orde Baru bergulir menjadi era reformasi, terjadi perubahan dari gaya kepemimpinan otoriter menuju demokratis.

“Seharusnya transisi relasi antara negara dan masyarkat. Ini keliru. Karena kita bukan dari otoriter ke demokrasi, tapi kita personalized governance ke democratic,” katanya.(vita)

Berita Terkait

Komentar

Komentar