JAKARTA, (tubasmedia.com) – Program Rumah DP Nol Rupiah yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan publik. Janji manis Anies sejak kampanye itu saat ini berujung kasus korupsi. Program ini jadi salah satu andalan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017. Program itu awalnya bernama Rumah DP Nol Persen.
Lewat kebijakan ini, rencananya Anies-Sandi ingin memberi hunian layak dengan harga terjangkau bagi warga Jakarta. Mereka menjanjikan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, Anies-Sandi melalukan sejumlah penyesuaian usai terpilih. Nama program berubah jadi Rumah DP Nol Rupiah. Selain itu, rumah yang diberikan berbentuk vertikal alias rusun, bukan rumah tapak.
Pada awal masa jabatan, Anies-Sandi gagal mewujudkan program itu dengan cepat. Mereka batal meluncurkannya di akhir 2017.
Rumah DP Nol Rupiah baru bisa berjalan di tahun berikutnya. Pada 18 Januari 2018, Anies meluncurkan program itu dengan meletakkan batu pertama di Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Dengan program ini kita berusaha mewujudkan janji. Jadi, bukan hanya sekedar janji. Tujuanya itu tadi, untuk memberikan akses bagi seluruh warga Jakarta agar memiliki rumah. Sehingga, tidak terjadinya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat,” kata Anies kala itu.
Rumah DP Nol Rupiah dibangun di tanah seluas 1,4 hektare dalam bentuk dua menara rumah susun. Menara pertama berisi 703 unit.
Tahun berikutnya, Anies kembali meluncurkan Rumah DP Nol Rupiah di lokasi baru. Sebanyak 850 unit rusun yang tersebar di empat menara itu dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur. Anies berambisi membangun 13.830 unit rumah tanpa DP hingga 2022. Namun, rumah-rumah itu susah laku setelah dibangun.
Pada Februari 2020, baru 225 unit dari 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur yang laku terjual. Alasannya, banyak permohonan kredit warga yang ditolak bank. Anies memecat Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto usai kegagalan tersebut.
Sebulan setelah itu, dugaan korupsi mulai tercium di program tersebut. Bareskrim Polri mendalami dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek Rumah DP Nol Rupiah.
Hampir setahun berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka pada kasus pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Pengadaan itu berlangsung pada 2019.
Plt juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri membenarkan kabar itu. Namun, Ali enggan membeberkan nama tersebut sangka dan detail kasus. KPK akan mengumumkan tersangka setelah penangkapan.
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkap tersangka kasus itu adalah Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mencopot Yoory dari jabatan di Sarana Jaya. Anies menunjuk Indra Sukmono Arharrys sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pembangunan Sarana Jaya.
“Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah,” ucap Plt. Kepala Badan Pembina BUMD DKI Riyadi lewat keterangan tertulis, Senin (8/3).(ris)