Pengamat: Bermusyawarahlah

Sahat Marojahan Doloksaribu

Sahat Marojahan Doloksaribu

JAKARTA, (tubasmedia.com) – “Kemacetan politik” sekarang ini harus diatasi. Mereka yang menjadi pemimpin formal harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita semestinya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

Begitu dikemukakan oleh pengamat politik, Sahat Marojahan Doloksaribu, kepada tubasmedia.com, Selasa (7/10) pagi, berkaitan dengan pemilihan pimpinan MPR, Selasa ini. Sebelumnya, dijadwalkan pemilihan itu, Senin (6/10) malam. Dalam pemilihan itu posisi politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disebut menentukan. Sesuai komposisi kursi di MPR, kelompok DPD memiliki kursi paling banyak, 132, disusul PDI-P (109), Golkar (91), Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (48), PKB (47), PKS (40), PPP (39), Nasdem (36), dan Hanura (16).

Secara terpisah, peneliti utama LIPI, Indria Samego, ketika diwawancarai mengatakan, dia agak hopeless terhadap DPR dan MPR, karena kalangan anggotanya tidak mencerminkan kenegarawanan. Mereka lebih banyak mempertontonkan fisik, bukan pemikiran yang jernih dalam pengambilan keputusan. Ia juga memperkirakan, pemilihan pimpinan MPR akan dilakukan lewat voting, bukan musyawarah.

Menurut Sahat Marojahan, apa pun alasannya, seharusnya mereka berkomunikasi untuk bermusyawarah dan bermufakat. Kalau masalah politik itu berlanjut, mereka akan dicatat sebagai pemimpin yang tidak kapabel dan tidak dapat dipercaya. Pada waktunya pemimpin seperti itu akan diturunkan oleh rakyat.

Dikemukakan, DPR juga harus segera memperbaiki komposisi pemimpinnya. “Tidak ada alasan mempertontonkan ketidakmampuan bermusyawarah. Kalau ini terus berlanjut, pasti muncul gerakan penyelamatan dari anggota Dewan yang masih berharap kehidupan bangsa lintas parpol,” katanya.
Dosen Fakultas Teknik UKI Jakarta itu mengatakan, kompleksitas bangsa ini tidak mungkin dikelola dengan “demokrasi eyel-eyelan”. Demokrasi kita harus bermuara pada kepentingan semua masyarakat. Agaknya, demokrasi kita dalam cobaan intoleran, traksaksional, dan egois.

“Kita berharap anggota-anggota DPR menyadari mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil parpol, apalagi wakil kepentingan,” ujarnya. (ender)

 

Berita Terkait