Pengelola Obyek Wisata Butuh Pengayoman Pemerintah

Laporan: Redaksi

GARUT, (TubasMedia.Com) – Kasus alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Pasirwangi yang notabene areal pertanian dan konservasi tambang menjadi area obyek wisata, perlu perhatian serius. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLHK), Mlenik pekan lalu yang mengaku belum mengeluarkan referensi untuk pembangunan obyek wisata. Hal itu dibenarkan DR.H. Asep Ruhayat ,Drs. Mpd, selaku pengelola obyek wisata ”Puncak Darajat”.

Menurut Asep, Pak Mlenik orang baru menjabat Kepala BLHK, sedang referensi didapat dari Kepala BLHK yang sebelumnya. Terjadinya pembangunan obyek wisata ini, berawal dari iseng dengan pembuatan kolam sederhana. Tetapi respon masyarakat pengunjung begitu dahsyat, sehingga pihaknya meneruskan pembenahan pembangunan tempat wisata dengan luas area kurang lebih 4 hektar.

Pihaknya terus menempuh dan membenahi semua administrasi dari pemerintah dan sampai saat ini, menurut Asep terus mengikuti petunjuk pemerintah. Asep sering mempertanyakan masalah pembayaran pajaknya yang akan berdampak terhadap PAD Kabupaten Garut. Pihaknya juga akan memasukan seluruh karyawanya ke program Jamsostek, dan untuk perlindungan pengunjung setiap karcis sudah termasuk jaminan asuransi .

Harapan Asep terhadap semua pihak jangan mempermasalahkan suatu masalah kalau tidak ada solusi. Ia berharap pemerintah memberikan pengayoman terhadap semua pengelola obyek wisata yang ada di darajat, karena dampak obyek wisata saat ini sudah menjadi incaran, baik pengunjung dalam dan luar daerah, begitu juga investor luar sudah banyak yang mengincar kawasan darajat ini.

Berdirinya obyek wisata berdampak pula terhadap lowongan pekerjaan dan masyarakat wilayah setempat bisa melakukan usaha guna melayani tamu yang berkunjung. Jadi, selaku pengelola, ia berharap bisa bersama pemerintah dengan hadirnya obyek wisata baru ini menjadi suatu yang bernilai untuk penguatan PAD Kabupaten Garut, dan jika terjadi permasalahan mari kita cari solusi yang lebih bermanfaat bagi semua pihak. (teguh)