Pengganti Jokowi di DKI Mulai Dibicarakan
Laporan: Redaksi
ilustrasi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Beberapa politikus dan anggota DPRD DKI Jakarta mulai melontarkan pendapat jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjungan. Wacana kemungkinan tokoh yang akan menggantikannya sebagai Gubernur DKI juga mulai berkembang. Di PDI Perjuangan sendiri, menurut Ketua DPP Puan Maharani, semua kemungkinan sudah dipertimbangkan, termasuk pengganti Jokowi di DKI-1.
“Pasti semua kemungkinan sudah kami pertimbangkan. Dengan segala kemungkinan PDIP sudah siap,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3).
Dijelaskan, semua rencana sudah disiapkan PDIP terkait pilpres termasuk risiko yang harus diambil. Tapi, Puan menegaskan, keputusan soal nama capres belum diambil oleh PDIP.
Jokowi dipastikan menjadi capres dari PDIP walaupun belum dideklarasikan, yang menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar SIrait, akan diumumkan pada waktu yang tepat oleh Megawati Soekarnoputri. Bila memang Jokowi jadi presiden, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap melangkah jadi cawapres jika Partai Gerindra mengusungnya.
Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sudah melontarkan berbagai pandangan. Menurut anggota DPRD dari Demokrat, Berlin Hutajulu, DPRD akan meminta masukan dari masyarakat tentang pencalonan gubernur dan wagub DKI sebagai capres-cawapres.
“Itu yang akan kita lakukan, apakah mereka setuju Jakarta ditinggalkan oleh keduanya sebelum 2 tahun masa pengabdian,” ujarnya kepada tubasmedia.com, baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana juga mengatakan hal yang sama, Menurutnya, selain mendengar pendapat dari masyarakat, juga akan diminta dan didengar pendapat dari Mendagri, terkait ketentuan yang berlaku jika Jokowi dan Ahok benar-benar maju dalam Pilpres 2014.
Selain itu, politikus PKS ini juga mengaku partainya tidak masalah dengan pencapresan Jokowi. Begitupun jika Partai Gerindra jadi menduetkan Prabowo dengan Ahok. Menurutnya, Jokowi dan Ahok mempunyai hak politik.
“Itu dikembalikan kepada yang bersangkutan atau partai pendukungnya. Untuk menggunakan etika politik sebagai pertimbangan tidak hanya ketentuan atau peraturan,” katanya. (ben)