Penjelasan Presiden Mengenai Alokasi Pengalihan Anggaran Subsidi BBM

Loading

re

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo, melalui Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, menjelaskan alokasi pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak, Senin (25/5/2015).

Sebelumnya, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, yang bisa memahami langkah pemerintah mengalihkan subsidi harga BBM ke sektor yang lebih produktif.

“Karena partisipasi mereka, ditambah penghematan dari BBM yang diselundupkan karena perbedaan harga BBM yang tinggi, dana subsidi BBM yang dialihkan untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif pada APBNP 2015 mencapai Rp 186 triliun,” katanya, seperti dikutip dari laman Setkab, Senin pagi.

Pengalihan subsidi BBM, secara garis besar dialokasikan, antara lain: Menambah dana perlindungan sosial sebesar Rp 14,3 trilliun, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan; Menambah dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1,8 juta penerima, Rp 2.2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional.

Kemudian, untuk Dana Desa Rp 11.7 triliun; Rp 3.3 triliun untuk pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan; Rp 6.4 triliun untuk sektor pendidikan, antara lain, digunakan untuk tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga total penerima menjadi 19,2 juta siswa.

Selanjutnya, Rp 16.9 triliun untuk sektor pertanian, antara lain, untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul; untuk sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, Rp 8.4 triliun untuk irigasi, waduk, pengendalian banjir, Rp 9.1 triliun untuk pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, Rp 10 triliun infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan, dan Rp 5.75 triliun pembangunan jalan tol.

Untuk sektor perhubungan, Rp 11.9 triliun pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan, dan sistem informasi; dan peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah, yaitu Rp 9.3 triliun untuk infrastruktur irigasi, Rp 4 triliun untuk pertanian, Rp 5 triliun untuk pembangunan jalan dan Rp 1.4 triliun untuk peningkatan pelayanan rujukan kesehatan.

Menurut Presiden Jokowi, jika alih subsidi tidak dilakukan, dana Rp 186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif di atas, hanyalah berupa asap kendaraan bermotor.

“Jika alih subsidi tidak dilakukan, kita mempunyai bom waktu yang dapat meledak kapan saja, karena pemerintah tidak punya cukup uang untuk membantu rakyat miskin dan membiayai kegiatan produktif,” tegasnya. (ril/ender)

CATEGORIES
TAGS