Penting, Perlindungan Hukum bagi Guru
Laporan: Redaksi
PURBALINGGA, (TubasMedia.Com) – Para guru dan tenaga kependidikan perlu mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Purbalingga, Iskhak berharap tidak ada lagi guru yang dipidanakan gara-gara melanggar kode etik, katanya saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara PGRI dan Polres Purbalingga, Senin pekan lalu.
Meski sempat tertunda beberapa kali, Iskhak mengaku lega telah dapat melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Menurut Iskhak, adanya perlindungan hukum memberikan kenyaman bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan yang terkait dengan tugas guru dan tenaga kependidikan didorong untuk diproses terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Guru.
“Harapannya tidak ada lagi guru yang dipidanakan gara-gara melanggar kode etik. Namun bila melakukan tindak pidana, tentu tidak akan lepas dari jerat hukum. Yang pasti sebelum ke ranah hukum, terlebih dahulu ditangani Dewan Kehormatan Guru. Kalau ada indikasi kriminal, baru dilimpahkan kepada polisi,” tegasnya.
Mengenai perlindungan hukum bagi guru, Kapolres Purbalingga AKBP Ferdy Sambo menegaskan, selama ini pihak kepolisian telah memberikan perlindungan kepada para guru. Dia mencontohkan saat terjadi intimidasi kepada dunia pendidikan Polres Purbalingga cepat menyelesaikan persoalan tersebut.
“Adanya MoU, tentu lebih memantapkan kerjasama antar keduanya. Antara Polres dan PGRI dapat saling mendukung dalam meciptakan kondusifitas daerah. Termasuk membantu merubah maindset masyarakat tentang polisi,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah Tulus Wibowo memberikan apresiasi terhadap kesungguhan pengurus PGRI Purbalingga dalam mewujudkan penandatanganan MoU perlindungan hukum. “Meski ditingkat provinsi sudah dilaksanakan enam bulan lalu, namun di wilayah eks karesidenan Banyumas, baru Purbalingga yang melaksanakannya,” tambahnya. (joko suharyanto)