Perseteruan Ahok dan DPRD DKI Bikin Rugi Masyarakat

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kisruh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta telah merugikan masyarakat sebab pencairan APBD DKI 2015 menjadi terhambat. Menurutnya penyumbang terbesar APBD adalah masyarakat Jakarta melalui Pendapat Asli Daerah sebesar Rp45,32 triliun.

Menurutnya, hak rakyat dalam menikmati APBD menjadi terhambat. Dua program penting yakni pendidikan dan kesehatan pun ikut terkena imbasnya. “Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 itu Rp1,3 triliun, sementara Anggaran Kartu Jakarta Pintar mencapai Rp2,2 triliun, anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Akibat konflik Ahok dan DPRD semua terancam terlambat turun,” kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto saat diskusi di gedung DPD, Rabu (4/3/2015).

Keterlambatan pencairan APBD tersebut, nantinya akan berimbas pada penarikan dana terhadap Puskesmas, rumah sakit dan sekolah pun menjadi terhambat. Yenny khawarir nantinya akan terjadi masalah antara birokrasi dalam pelayanan publik. Selain itu, Yenny menuturkan lambatnya pengesahan APBD DKI 2015 maka kemungkinan proyek MRT dengan anggaran senilai Rp4,55 triliun terancam mangkrak dan terhambat pembangunannya. “Ada satu lagi, penyerapan APBD DKI Jakarta akan semakin rendah, tahun 2014 saja hanya mencapai 2014. Penyerapan itu bukan diartikan tidak ada penyalahgunaan justru efektivitas program Pemprov justru harus diperhatikan,” tandasnya. (nisa)