Persoalan Ekonomi Adalah Urusan Politik

Oleh: Fauzi Aziz

MERUJUK hasil diskusi di World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss,18 Januari 2017 telah terjadi ketimpangan ekonomi global yang kian merisaukan. Di forum tersebut diungkap sebuah data tahun 2016 yang mengatakan, kekayaan 8 orang kaya di dunia senilai 426,2 miliar dolar AS adalah setara dengan kekayaan warga dunia sebanyak 3,6 miliar jiwa.

Ini adalah sebuah kondisi buruk dan satu statement yang muncul adalah ketimpangan ekonomi global terjadi akibat elite mengabaikan kepentingan rakyat. Pokok bahasan ada 4 topik, yakni mengapa Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Mengapa Inggris keluar dari Uni Eropa. Mengapa ada gerakan populis dan mengapa ada kritik globalisasi.

Dikatakan ketika diskusi tentang ketimpangan ekonomi global berlangsung, para elit menjadi sasaran “tudingan” karena dinilai luput dan terus mengabaikan penyebab kemarahan dan kebencian sosial. Elite tidak menangkap mengapa ada perlawanan sosial pada partai-partai elite di AS dan Inggris.

Dalam konteks Indonesia, bukankah hal yang sama jugat terjadi di Indonesia, ketika kesenjangan di negeri ini berdasarkan indeks gini ratio mencapai 0,41. Sebab itu, masalah kesenjangan menjadi urusan politik. Mengapa menjadi urusan politik, disebabkan beberapa alasan.

Pertama, kebijakan ekonomi di negara manapun adalah merupakan proses politik, meskipun di dalam prosesnya secara normatif ketika kebijakan ekonomi dipersiapkan dilakukan pendekatan non politik. Misalnya mempertimbangkan pandangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan lingkungan strategis yang berpengaruh di tingkat nasional, regional dan global.

Kita tahu bahwa kebijakan ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan politik ekonomi suatu negara. Kedua. selama proses politik berjalan, pihak yang paling langsung berkepentingan dengan urusan ekonomi, umumnya adalah kalangan pengusaha atau investor kelas kakap yang selalu melakukan lobi untuk mengamankan kepentingan bisnisnya.

Rakyat biasa, nyaris tidak pernah ketemu dengan elite, meskipun mereka dipilih menjadi anggota parlemen/konggres sebagai wakil rakyat. Kepentingan rakyat terabaikan dan kepentingan para kelompok kepentingan diakomodasi sehingga benar kalau dikatakan para elite menjadi luput perhatiannya ketika berhadapan dengan masalah sosial dan lingkungan.

Tidak mengagetkan kalau Milton Friedman, peraih hadiah nobel bidang ekonomi 1976 mengatakan efek pembiaran dominasi korporasi besar akan menghasilkan masalah, termasuk “kelumpuhan pemerintahan” menghadapi korporasi dan ketimpangan pendapatan.

Kita di Indonesia sudah bosan mendengar berita yang bisa membuat elite di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi lembek dan tak berdaya ketika berhadapan dengan para korporasi besar karena dengan kekuatan fulusnya yang tak berseri bisa menawarkan gratifikasi, suap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan para elite.

Tidak kaget kalau di negeri ini banyak makelar proyek, makelar kasus dan penunggu rente, bahkan dengan teganya ada yang mau minta saham. Ketiga. elite selalu mengatakan kita sedang berbangsa dan bernegara.

Tapi benar kata Donald Trump bahwa pada kenyataannya pemegang kekuasaan di pemerintahan hanya memikirkan diri sendiri dan tidak membagi kemakmuran kepada rakyat. Rasanya ini terjadi dimana- mana, baik di negara maju dan negara berkembang.

Kita sebenarnya berhadapan dengan realitas yang penuh kepalsuan dan kemunafikan, ketika para elite memegang kendali kekuasaan ternyata banyak amanah bertindak sebagai wali amanah karena terjebak pada keduniaan sehingga apa yang bisa dimakan, mereka libas meskipun tahu apa yang dilakukan melanggar kepatutan terhadap norma dan aturan.

Elite pemegang kendali kekuasaan juga sangat mafhum bahwa kegiatan ekonomi hakekatnya tunduk pada mekanisme pasar. Tapi manakala terjadi kegagalan pasar karena terlalu banyak terjadi distorsi, mereka menjadi gagap melaksanakan intervensi karena ada kedekatan dengan para pengusaha tertentu, yang di negeri ini sering disebut sebagai “seven samuray”.

Ekonomi dan politik secara de facto sudah seperti sekeping uang logam. Ada kebijakan ekonomi di tingkat negara atau pemerintahan dan ada pula kebijakan bisnis di tingkat korporasi. Keduanya saling bersinggungan, bahkan dalam satu semangat nasionalisme, keduanya entitas negara dan korporasi harus selaras.

Pola hubungannya mau tidak mau harus simetris, tapi memang harus ada code of conduct yang perlu dibangun selain tentu keduanya harus tunduk dan patuh pada hukum formal yang berlaku.

Berhadapan dengan realitas yang ada, tak pelak lagi bahwa perlu ada kesadaran bersama bahwa berbagi tugas dan tanggungjawab harus dilakukan dan posisinya harus clear and clean. Namun bekerjasama membangun kekuatan ekonomi bangsa antara kekuatan politik dan ekonomi menjadi keniscayaan.

Pendek kata, berekonomi adalah sedang berbangsa dan bernegara, sehingga kalau dikatakan persoalan ekonomi adalah urusan politik tidak terlalu salah karena menyangkut masalah kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan.(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).