Perwakilan RI di Luar Negeri Harus Mampu Melindungi Warga

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Seluruh kepala perwakilan RI di luar negeri hendaknya mampu menerjemahkan isu-isu prioritas pemerintah, antara lain, perlindungan warga, kedaulatan wilayah, dan diplomasi ekonomi.

Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad Fachir di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/1/2015) pagi. Fachrir melaporkan kesiapan Rapat Kerja Kemenlu dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri. Presiden akan membuka dan memberikan pengarahan pada rapat kerja di Jakarta, 2 Februari 2015.

“Raker akan membahas isu-isu utama, yakni kedaulatan, diplomasi ekonomi dan perlindungan warga, serta good government,” kata Fachir, yang dikutip dari laman Setgab, Jumat siang.

Kata Wamenlu, Presiden Jokowi menekankan perlunya pejabat perwakilan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Indonesia memiliki 118 perwakilan, terdiri atas 87 kedutaan besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat, serta 64 konsul kehormatan.

Jokowi menekankan, politik luar negeri Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Namun, Presiden menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional.

Menurut Fachir, bebas aktif yang dimaksudkan oleh Presiden, berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan rakyat. (ril/ender)