PKB Nilai Penggunaan Hak Interpelasi Keterlaluan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) keterlaluan karena tetap melanjutkan penggalangan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo.

Anggota Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, penggunaan hak interpelasi tak relevan dilakukan. Sebab harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah turun. “Engga relevan, udah keterlaluan bahkan. Biarkan presiden yang buat kebijakan, jadi udah engga perlu lagi (interpelasi),” kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (1/1/2015).

Malik menilai demikian karena, kebijakan untuk menaikan atau menurunkan harga BBM merupakan bagian dari hak prerogatif presiden. Bahkan, menurut Malik, harga BBM semestinya tidak perlu diturunka. Tapi, mengingat itu merupakan kebijakan presiden maka, sebagai partai pendukung dirinya juga akan mendukung kebijakan tersebut. “Keputusan bapak presiden begitu, kan dia yang punya kuasa,” tandasnya.

Diketahui, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengkritisi keputusan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Menurutnya, penurunan harga BBM jenis premium sebesar Rp900 itu semakin menkonfirmasi pemerintah sembrono dan amburadul dalam tata kelola migas dan negara.

“Anak SD juga tahu, naik Rp2.000 terus turun Rp900, ya tetap aja naik Rp 1.100. Dikira rakyat kita masih bodoh kali ya,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (1/1/2015). (nisa)