Policy Dialogue For Policy Making

Oleh : Fauzi Aziz

PERTAMA, policy dialogue secara umum dapat difahami sebagai sebuah jaringan yang di dalamnya terdapat ahli-ahli dari berbagai bidang yang mendedikasikan diri untuk menggali alternatif pendekatan pembangunan dan memastikan bahwa alternatif -alternatif rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dapat dipilih sebagai satu pilihan kebijakan yang akan diambil. Terkait dengan ini, maka telah menjadi kebutuhan bahwa dalam organisasi publik, maupun organisasi bisnis menempatkan prominent person dalam unit thinktank.

KEDUA, policy dialogue bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Mekanisme Rapim biasanya dipakai sebagai forum untuk menentukan satu pilihan dari sekian alternatif  pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh unit think-tank. Policy dialogue yang bersifat eksternal dapat dilakukan dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk menjadi bahan masukan agar kebijakan yang ditetapkan efektif pelaksanaannya. Mekanisme ini ditempuh, terutama diberlakukan terhadap proses pembentukan kebijakan yang berdampak luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KETIGA, policy dialogue adalah budaya kerja yang baik dalam sistem demokrasi. Kita butuh kualitas kebijakan yang baik dalam arti bisa efektif ketika dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang menjadi isu kebijakan. Contoh sebagai isu kebijakan adalah masalah kesenjangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.

Contoh lain masalah yang menjadi isu kebijakan adalah mengenai high cost economy. Ini contoh sebuah isu strategis nasional yang hingga kini tetap menjadi isu kebijakan yang bersifat terbuka di ruang publik.

KEEMPAT, dalam kerangka the virtues of good governance, maka policy dialogue menjadi bagian dari itu, sehingga prosesnya harus bersifat transparan dan akuntabel. Pembuatan public policy tidak bisa dilakukan di ruang gelap, apalagi di balik itu ada “Invisible hand” yang ikut bermain karena mempunyai hidden agenda untuk mengamankan dan menyelamatkankan kepentingannya.

Policy dialogue sesungguhnya merupakan jembatan dalam pembentukan kebijakan untuk menghasilkan mutual benefit antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan selalu harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara proporsional.

KELIMA, wawasan tentang masa depan dengan makin tumbuhnya iklim demokrasi dan perkembangan teknologi informasi input tentang kebijakan pada dasarnya berada di “akar rumput”. Pikiran-pikiran inovatif tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat madani yang bisa dimobilisasi dalam kegiatan policy dialogue. Mereka mengenali peran kekuasaan sebagai pengelola kebijakan.

Mereka juga punya budaya pikir yang konstruktif untuk membangun masa depan negerinya. Mereka ini juga termasuk para diaspora Indonesia yang sekarang makin banyak bekerja di luar negeri. Penulis berharap bahwa MPR dapat menjadi pemprakarsa policy dialogue tentang isu-isu penting dan strategis misal di bidang ekonomi atau di bidang lain. MPR kita dorong untuk berperan sebagai lembaga yang bisa mengkanalisasi pikiran-pikiran positif dan konstruktif yang ada di masyarakat dari berbagai kalangan profesi.

KEENAM, mengapa pandangan semacam itu perlu disampaikan. Satu hal karena dalam pembentukan kebijakan selalu ada kelompok yang mempunyai pengaruh, diantaranya adalah teknokrat, interventionis dan crony capitalist (Anton H Gunawan, yang mengutip artikel yang pernah ditulis oleh Andrew McIntyre, John Bresnan, maupun Iwan Jaya Aziz).

Kelompok teknokrat dimotori oleh para ahli ekonomi yang berorientasi pada bekerjanya mekanisme pasar dengan baik. Kelompok interventionist terdiri atas banyak orang dengan latar belakang berbeda, namun mementingkan perlunya pemerintah melakukan intervensi atau proteksi dengan alasan nasionalisme murni, maupun dengan tujuan kepentingan kelompok individu. Sedangkan crony capitalist adalah sekelompok pengusaha atau kroni dari penguasa.

Lepas dari itu, fakta semacam itu merupakan hal umum bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di depan penulis menyebut ada peran “invisible hand. Tapi tetap saja bahwa policy dialogue for making policy adalah keniscayaan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, kita mengenal prinsip musyawarah untuk mufakat.

KETUJUH, di negeri ini ada masalah yang menjadi isu kebijakan strategis yaitu soal kesenjangan antar wilayah. Tahun 2020, BPS merilis data bahwa perekonomian Indonesia secara spasial masih jomplang. pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75% .Selebihnya 41,25% menjadi kontribusi Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Maluku Papua 2,35%, dan Bali Nusa Tenggara 2,94%.

Policy dialogue for making policy untuk mengatasi problem struktural kesenjangan semacam itu perlu dilakukan. MPR menurut hemat penulis dapat menjadi inisiator forum tersebut. Ini adalah persoalan lama yang belum bisa diatasi. Pendekatannya harus komprehensif. Upaya ini menjadi perhatian kita bersama segenap bangsa. Pemerintah dari rezim ke rezim belum ada yang mampu mengatasi masalah tersebut. Berarti bahwa mewujudkan keseimbangan kemajuan dan  mewujudkan kesatuan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah sendiri.

Policy dialogue for policy making menjadi pembuka jalan untuk merekonstruksi pembangunan wilayah  yang berkemajuan dan berkeadilan antara Jawa dan Luar Jawa. Jawabannya bukan dengan pemekaran wilayah tapi lebih tepat jika dilakukan dengan pendekatan by design secara spasial. Sederhananya adalah pusat sebagai Holding di bawah kendali Presiden dan enam koridor ekonomi adalah sebagai Strategic Business Unit.

Enam koridor ekonomi menjadi center of economic growth yang diberi tanggung jawab untuk expected return, income dan profit sesuai dengan kompetensi intinya masing-masing. enam koridor ekonomi menjadi pusat pembangunan kekayaan nasional dengan meningkatkan nilai tambah global yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sumber daya finansial IPTEK dan SDM berkeahlian kita kerahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini cara kita menyelamatkan Pulau Jawa supaya tidak tenggelam. Disetiap koridor perlu dipimpim oleh seorang Menteri Senior dan wakil menteri senior. Salam sehat. (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)

Berita Terkait

Komentar

Komentar