Prabowo Layak Direshuffle, Ini Alasannya….

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Reshuffle Kabinet, mungkin sedikit tertunda. Karena banyak peristiwa penting yang terjadi di negeri ini. Tenggelamnya kapal selam nangala 402 milik TNI AL sejak 21 April 2021 dan Gawean Pimpinan Kepala Negara KTT Asean di Jakarta pada 24 April 2021.

Terkait rencana reshuffle kabinet, dua kementrian. Yaitu, penggabungan kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  serta kementrian Ristek BRIN menjadi Kementrian Pendidikan dan Ristek. Juga naik kelasnya Badan Kooordinasi Penanaman Modal menjadi Kementrian Investasi.

Ada sederetan alasan yang mencuat, kenapa Ketua Umum Partai Gerindra layak diganti sebagai Menhan. Tenggelamnya kapal selam Nangala 402, memang Prabowo tidak bertanggungjawab secara langsung. Namun, tetap saja hierarkinya masih terpaut dengan Kemenhan. Termasuk perawatan dan pembelian alusista anggaran persetujuan dari Menhan.

Pembentukan pasukan detasemen khusus kemenhan.  Dianggap menyalahi aturan dan tanpa persetujuan Presiden. Karena bisa saja anggaran yang dikhususkan bagi tiga matra, dialokasikan sebagian ke pasukan khsusus bentukan Prabowo. Padahal negara punya Paspampres dan pasukan khusus lainnya.

Kewenangan yang tak patut dilakukan Prabowo. Dengan marah-marah meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir memasukan caleg PKS yang bernama Kuntjoro Pinardi sebagai pejabat di BUMN. Akhirnya caleg PKS itu diberi jabatan Direktur Pemeliharaan dan perbaikan PT PAL Indonesia berkat jasa Prabowo.

Masih nyinyir dan membiarkan Fadli Zon merongrong  Presiden Jokowi, menjadi alasan kuat Prabowo dicopot.

Terkait dengan penempatan orang PKS di BUMN atas jasa Prabowo. Pasalnya, menuju 2024. Disinyalir Prabowo akan maju sebagai Capres. Dan PKS adalah partai yang dibutuhkan dari segi syarat  pencalonan Capres yang 20 persen. Gerindra 13 persen dan PKS 7 persen lebih sudah cukup kuat mengusung Prabowo.

Hal pencopotan kabinet memang hak prerogatif Presiden. Nampaknya untuk Menhan Jokowi sangat hati-hati mendepak Prabowo di Kabinet.  Mungkin ada beberapa cara yang paling elok menggantinya, menggesernya ke kementrian lain, mengeluarkannnya dan mengganti dengan kader Gerindra yang lain, atau menempatkan kementrian  di sekitar Menhan dengan orang militer. Atau lebih ekstrim mengeluarkannya dari Menhan.(sabar)

 

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar