Presiden Harapkan Pengawasan Intern Pemerintah Berikan Peringatan Dini

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo mengharapkan aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan.
“Para pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saya yakin akan lebih nyaman bekerja apabila sistem pengawasan intern bisa bekerja mengawal proses pengelolaan keuangan pembangunan, dan aparat pengawas intern pemerintah dapat menjadi pihak yang memberikan solusi atas berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional,” ujar Jokowi ketika menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Ketua Harry Azhar Azis, yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015).
Pada acara itu, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, menyebutkan, dari pemeriksaan 87 entitas pelaporan, transparansi keuangan menurun dibandingkan tahun 2013. Hal ini terlihat dari jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh wajar tanpa pengecualian (WTP), menurun dari 65 menjadi 62.
“Sedangkan kementerian atau lembaga yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat masing masing 18 dan 7 kementerian,” kata Presiden seraya menjelaskan, yang tidak memberikan pendapat artinya disclaimer.
Tujuh K/L yang disebut BPK laporan keuangannya disclaimer, menurut Presiden, 1. Badan Informasi Geospasial (BIG); 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI; 6. LPP TVRI; dan 7. Ombudsman RI.

Saya tadi hanya membacakan hasil bukan memberikan opini, yang memberikan opini itu BPK, kata Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab.
“Hasil pemeriksaan ini hatus kita terima sebagai sebuah momentun untuk berbenah, untuk memperbaiki,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, sejak dirinya dilantik menjadi Presiden pada Oktober dia melihat permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, dan para pimpinan K/L harus bekerja lebih keras lagi.

“Hasil ini mengharuskan kita semuanya mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kuali

tas akuntabilitas, baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di tahun tahun mendatang,” kata Presiden. (ril/ender)