Presiden: Jangan Lagi Ada Persepsi Pemerintah Ingin Memperlemah KPK

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo meminta jajaran penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperkuat. Demikian dikatakan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengutip arahan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jumat (19/6/2015), di Jakarta.

Presiden mengingatkan, jangan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa pemerintah ingin memperlemah KPK. Apalagi, berniat merevisi UU KPK, walaupun inisiatif tersebut bukan berasal dari pemerintah.

Dalam rapat itu, Presiden menegaskan kembali komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan “trust” investor dan public, sehingga berkontribusi pada tingkat perekonomian nasional.

Lamat Setkab memberitakan, Presiden mengemukakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dari penegakan hukum.
Mencegah korupsi bisa dilakukan dengan cara membangun sistem yang baik, membatasi kontak dengan menggunakan teknologi informasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi, seperti: e-budgeting, e-procurement, e-catalogue, e-purchasing, serta pajak online.

“Semua itu akan mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan, dan akan banyak mengurangi korupsi, baik di pusat maupun daerah,” kata Presiden.
Presiden menunjuk contoh saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok 4 bulan lalu, ia sudah memerintahkan untuk menghilangkan birokrasi ruwet dan pungutan liar di pelabuhan agar dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) bisa dipangkas. Namun, ketika melakukan sidak dua hari lalu, Presiden masih belum melihat semangat perubahan, sehingga perbaikan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan. (ril/ender)