Presiden Jokowi Sampaikan Apresiasi terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

kerukunan-agama

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dari beberapa kepala negara terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Beberapa kali saya bertemu dengan kepala negara dari negara-negara yang lain. Selalu disampaikan penghargaan kepada kita yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia dengan toleransi hormat-menghomati dan saling menghargai,” kata Presiden saat menutup acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurut Presiden, para kepala negara itu selalu berkata, bahwa Indonesia bisa dijadikan sebagai role model sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan tingkat toleransi yang tinggi. Selalu kita mengambil jalan tengah dalam menghadapi masalah, sehingga tidak ada sebuah ekstrimisme yang sangat. “Itulah yang dilihat oleh negara lain,” ujar Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu siang.

Presiden Jokowi mengingatkan, masih banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ia menyebut masalah-masalah itu berkaitan dengan keadilan, individualisme, konsumerisme, hedonisme, kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan, yaitu mengentaskan kemiskinan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, mempersempit jurang kemiskinan, dan memerangi buta huruf.

“Inilah tantangan yang tidak akan saya tutup-tutupi. Ini yang harus kita umat Islam dan pemerintah bersama-sama mengatasi ini. Jadi, yang penting sesungguhnya bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan pemeratannya,” kata Presiden.

Kepada para peserta kongres, yang terdiri atas MUI, perwakilan ormas Islam tingkat pusat, pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam domestik dan mancanegara, kalangan profesional dan tokoh perorangan, Presiden Jokowi mengajak melihat kesenjangan di sekitar.

“Di Jakarta masih banyak kita lihat gap. Bapak Ibu silakan coba saja ke Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, naik ke lantai 60, kemudian turun lagi setelah itu ke Tanah Tinggi atau langsung ke Marunda, rasanya kelihatan sekali. Dan sakitnya itu di sini,” kata Presiden Jokowi sembari mengelus dadanya.

Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah memiliki “PR” besar yang harus segera diselesaikan menyangkut kesenjangan ekonomi tersebut. “Sewaktu saya jadi Gubernur DKI Jakarta disodori data statistik yang miskin 3,8 persen, yang rentan miskin 37 persen . Saya tanya apa bedanya miskin dan rentan miskin yang jawab juga bingung. Sudahlah jangan buat kata yang sumir dan absurd…, miskin ya miskin,” kata Jokowi.

Presiden juga menyinggung masalah bahaya narkoba yang sudah darurat dan harus diperangi. Begitu pula dengan miras yang sekarang dilarang dijual di minimarket. Adapun masalah besar bangsa Indonesia terakhir yang disampaikan Presiden adalah korupsi, meskipun sekarang juga sedang ramai kasus KPK vs Polri, yang juga belum bisa diselesaikan karena saling bertumpukan masalahnya.

“Tidak hanya satu masalah itu, ada tumpukan masalah politik, masalah prosedur hukum, ada lagi tumpukan masalah APBD yang baru berjalan di Dewan. Tumpukan-tumpukan seperti ini yang harus saya urai satu-per satu dan itu butuh waktu,” kata Jokowi.

Satu Komitmen

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin dalam laporannya menerangkan, Kongres ini adalah pertemuan puncak umat Islam Indonesia untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, sekaligus bangsa Indonesia, untuk mencari solusinya dalam satu komitmen untuk Indonesia yang kita cintai, karena umat Islam diakui mempunyai peranan besar dalam perjuangan menegakkan negara jauh sebelum kemerdekaan, bahkan berabad-abad sebelum itu.

“Sebagai bagian terbesar dari Indonesia, umat Islam memiliki tanggung jawab terbesar pula untuk mengawal, memelihara, menjaga NKRI dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam,” ujar Din Syamsuddin.

Acara lima tahunan ini diikuti oleh sekitar 700 peserta, terdiri dari pimpinan MUI di seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam tingkat pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam nasional dan internasional, pimpinan pondok pesantren, tokoh perorangan dari kalangan intelektual/cendekiawan Muslim, ekonom, politisi, dan undangan lainnya. (ril/ender)

Berita Terkait