Penyaluran Pupuk Bersubsidi Salah Sasaran

ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN- Para wakil rakyat dari Komisi B DPRD Taput ini mengadakan monitoring ke lapangan, tapi dalam pertemuan mereka tak abaikan protokol kesehatan, tanpa jaga jarak dan maskerpun tidak dipakai -tubasmedia.com/edison oppusunggu

TARUTUNG, (tubasmedia.com) – Komisi B DPRD Tapanuli Utara (Taput) pastikan bahwa pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara, tidak langka, tetapi salah sasaran.

Demikian  Komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede mengatakan pada acara turun lapangan dalam rangka monitoring pupuk bersubsidi  di Muara, Senin 3/8.

Pertemuan Komisi B juga dihadiri Fatimah Hutabarat sebagai koordinator tim dan wakil Ketua DPRD, Jonri Tampubolon, Joni Tombang Marbun, Pirdo Sinaga, Bomper Sianturi dan Luciana Siregar serta seluruh PPL Kecamatan Muara dan Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian Taput, Revancius Nababan.

Fatimah Hutabarat mengatakan bahwa Komisi B turun monitoring pupuk bersubsidi bertujuan agar masyarakat petani itu mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata.

‘’Kami melihat mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ada masalah karena itu silahkan keluarkan semua apa yang menjadi masalah di lapangan. Namanyapun bersubsidi, itu adalah untuk rakyat,” terang Fatimah menambahkan kalau pupuk bersubsidi ini menjadi penyebab dosa terbesar, lebih baik ditiadakan.

Pada kesmpatan itu Luciana Siregar mengajak PPL berdialog secara terbuka, namun PPL terkesan tidak mengungkap yang sebenarnya.

Luciana membeberkan bahwa 41 % kuota pupuk bersubsidi telah tersalurkan, itu artinya masih ada 59% lagi pupuk yang tersedia untuk Muara.

Luciana mengatakan bila pupuk bersubsidi itu masih kurang akan diusulkan kepada pemerintah  untuk menambah kuota. ‘’Dengan demikian di Kecamatan Muara semua Kelompok Tani kebagian,’’katanya.

Kita berharap Distributor dan pengecer memberikan kemudahan kepada Kelompok Tani dan harus sesuai dengan RDKK yang disampaikan. “Ini malah ada pengecer pupuk bersubsidi yang tidak memiliki ijin,” tegas Luciana Siregar Politisi Partai Nasdem.

Pelaksanaan monitoring itu adalah menindaklanjuti pertemuan tim dengan produsen Petrokimia dan PIM di Hotel Polonia Medan 9 Juli lalu dan RDP distributor dan koordinator PPL dan Dinas terkait pada 20 Juli di kantor DPRD Taput bersama Komisi B menyangkut keluhan masyarakat akibat langkanya  pupuk bersubsi di lapangan.

Menurut pengataman tubasmedia.com di lapangan, ada pengecer pupuk bersubsidi dengan harga yang melampaui Harga Tertinggi Eceran(HET) bahkan pupuk ponska hingga mencapai antara Rp 140 – 150 ribu per zak dari HET yang ditetapkan pemerintah Rp 115 ribu. Selain itu warga dari daerah lainpun tanpa RDKK boleh mendapatkan pupuk bersubsidi di pasaran (edison ompusunggu).

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar