Purnawirawan Polri Berpangkat Jenderal di Riau Langgar HAM

Laporan : Sabar Hutasoit

Ilustrasi

Ilustrasi

PEKANBARU, (Tubas) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dalam kunjungannya ke Riau, menemukan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban kasus transaksi jual beli rumah. Selain itu, pihak Komnas HAM menyebutkan, adanya pembiaran dari pihak aparat keamanan terhadap kenyaman kelangsungan hidup korban.

“Untuk itu, pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau agar menuntaskan pelanggaran HAM bagi pihak-pihak yang melakukannya,” kata Anggota Komisioner Pemantauan, Penyelidikan dan Pelanggaran Ham Komnas RI, Jhoni Nelson Simanjutak, kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru pekan lalu.

Penegasan tersebut disampaikan Jhoni, terkait adanya pelanggaran berat HAM yang dirasakan keluarga P Batubara beserta anak dan istrinya. Warga Jalan Sambu No 2 RT 03/RW III Kelurahan Simpang Empat Kota Pekanbaru ini selama beberapa bulan terakhir ini mendapat teror dari purnawirawan Polri berpangkat jenderal yang membeli rumah tersebut di bawah tangan.

Ia mengatakan, motif intimidasi, ancaman terror dan pengerusakan yang terjadi selama ini dipicu akibat pengklaiman sebidang tanah dan bangunan yang selama ini ditempati P. Batubara selaku ahli waris sah selama 40 (empat puluh) tahun lebih.

“Ada purnawirawan Polri yang berpangkat Jenderal berinisial C mengaku pemilik sebidang tanah yang ditempati korban. Tanpa sepengetahuan korban. Korban pun tidak mau begitu saja menyerahkan sebidang tanah dan rumah tersebut. Karena proses pengklaiman dinilai tidak sesuai dengan prosedur,” tutur Jhoni.

Upaya intimidasi, ancaman terror dan pengerusakan, kata Jhoni, yang diteriman korban, diduga perbuatan tersebut berasal dari oknum suruhan sang purnawirawan jenderal tersebut. “Adapun bentuk teror maupun intimidasi, dengan cara melempar kotoran dan batu terhadap rumah korban. Selain itu, pengerusakan pintu pagar dan pembongkaran atap rumah dilakukan secara brutal. Upaya paksa pengusiran seperti itu, telah melangkahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini sudah masuk domain pelanggaran HAM,” tegas Jhoni.

Menurut Jhoni, rasa nyaman sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin Undang-undang yang tertuang pada UU 39 tahun 1999. Kemudian, kata Jhoni, upaya pihak korban telah meminta perlindungan dari pihak Kepolisian Kota Pekanbaru. Namun, pihak kepolisian terkesan kurang serius menindaklanjuti laporan korban, sehingga pihak korban mengadu ke Komnas HAM.
 
“Dua anak korban dan istrinya saat ini sangat trauma berat akibat ancaman teror dan intimidasi yang dirasakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita akan dorong pihak Polda maupun Mabes Polri menuntaskan kasus ini. Jika hal itu tidak dilakukan, hal ini merusak citra penegakan hukum di Riau,” jelasnya. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar