RAPBN 2022 Masih Bersifat Contracyclical

Oleh : Fuzi Aziz

PERTAMA, kita semua tengah berjuang melawan pandemi covid 19. Pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi tersebut terus berlangsung agar seluruh tatanan kehidupan sosial ekonomi kembali normal. Karena itu jika kita menyimak RAPBN 2022, dapat dicatat bahwa  warna progam penangan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional masih sangat kuat.

KEDUA, dalam kondisi seperti itu, maka jelas bahwa instrumen APBN diupayakan dapat berfungsi secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau siklus ekonomi. Karena itu dapat kita sebut masih bersifat contracyclical. Campur tangan  pemerintah dengan deficit spending benar adanya sebagai dasar pengelolaan kebijakan fiskal guna mengatasi pelambatan ekonomi. Prinsip ini sudah banyak difahami oleh para pemangku kepentingan di negeri ini dan di berbagai belahan dunia manapun.

KETIGA, dengan belanja pemerintah yang lebih besar, maka penanganan pandemi Covid 19 akan semakin efektif untuk menuju Indonesia bebas Covid 19 dan varian lain, serta akan menambah permintaan yang mendorong investasi swasta. Selanjutnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi, ekonomi akan  kembali pulih bila berbagai indikator tersebut terealisasi.

KEEMPAT, dalam RAPBN 2022, pendapatan negara dipatok Rp 1.840,7 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.708,7 triliun. Defisit anggaran direncanakan 4,85% terhadap PDB. Tahun 2020, defisit anggaran mencapai 6,14%  dan tahun 2021 diperkirakan 5,82%  terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi dirancang antara 5-5,5% di tahun 2022.

Tahun 2021, jika kondisinya makin kondusif dan baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 3,7% hingga 4,5%. Semoga tidak meleset. Catatannya tetap harus digaris bawahi bahwa : 1) utang luar negeri  tetap merupakan faktor kritis dalam pemulihan ekonomi Indonesia. 2) seperti dikatakan oleh Paul Krugman bahwa pemulihan ekonomi harus dimulai dari investasi yang tinggi. Ini bisa dipenuhi bila suku bunga rendah.

KELIMA, keluar dari krisis ganda menempuh jalan terjal dan berliku, sehingga dari faktor non ekonomi ,  ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yakni 1) Bersama-sama dapat merawat harapan. Harapan yang ada di depan mata adalah pandemi Covid segera berlalu, dan ekonomi pulih. 2) menuntut kohesivitas sosial yang kuat diantara segenap warga bangsa. Mengelola ekspektasi dalam fragmentasi kepentingan yang cukup lebar bukan pekerjaan yang mudah sehingga faktor strong leadership menjadi penting dan menentukan. Bersama kita bisa. Bercerai kita runtuh.

KEENAM, ekspektasi terhadap RAPBN 2022 tidak muluk-muluk , yakni yang penting efektif dibelanjakan, dibiayakan, dan tidak dikorupsi. Secara konvensional berarti harus dimulai dengan menjalankan prinsip disiplin anggaran dan kualitas belanja untuk mewujudkan APBN yang sehat. Apa itu konsep APBN yang sehat?. APBN yang sehat adalah : 1) APBN yang dapat mengurangi  ketergantungan terhadap utang luar negeri. 2) APBN yang sehat adalah bila realisasi belanja modal, belanja barang dan belanja sosial mencapai minimal 90%. 3) bila mempunyai basis fiskal yang kuat dan luas, tidak terbebani dengan fiskal yang non discretionary (belanja wajib), serta tersedianya ruang fiskal yang cukup, terutama dalam memberikan fiskal stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. (sumber Serial edukasi fiskal, Syahrir Ika, BKF, Kemenkeu )

KETUJUH, model APBN sebagai instrumen contracyclical bersifat mandatory karena pada setiap terjadi krisis, sistem keuangan negara memikul beban yang tidak ringan, yaitu ada kewajiban yang bersifat contigent liabilities, yakni kewajiban yang harus ditanggung pemerintah bila sesuatu hal terjadi. Misal terjadi krisis ekonomi, pandemi Covid 19, bencana alam. Bahkan dalam pasal 24 ayat (7) UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara diatur bahwa dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional , pemerintah pusat dapat menberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Dalam UU nomor 2 tahun 2020 , pemerintah diberi kelonggaran tidak harus mendapatkan persetujuan DPR.

KEDELAPAN, framing secara garis besar mengenai postur APBN yang bersifat contracyclical seperti itu gambarnya. Risiko tetap ada. Secara makro gambarnya sudah ada dalam nota keuangan 2022. Eksekusinya tergantung dari RKAKL Kementrian/ Lembaga. Setiap menteri/kepala lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran di K/L masing-masing. Hal yang penting menjadi perhatian COO adalah menjamin bahwa  tidak ada anggaran yang bersifat business as usual. Dapat dipastikan bahwa output yang dihasilkan akan berkontribusi terhadap outcome, yaitu pandemi Covid 19 hilang dari bumi pertiwi, dan ekonomi menjadi pulih dan tumbuh. Salam sehat, Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke 76. Merdeka untuk selamanya.*** Penulis adalah Pemerhati Ekonomi dan Industri

Berita Terkait

Komentar

Komentar