Reformasi Manajemen Pembangunan Daerah

Laporan: Sabar Hutasoit

Fauzi Azis

JAKARTA, (Tubas) – Kabupaten dan kota atau kota desa masihkah diperlukan? Kalau yang menjawab pakar ilmu politik atau ilmu pemerintahan, jawabannya pasti masih dibutuhkan. Tapi dari sudut pandang yang lain, katakanlah ekonomi dan manajemen misalnya, belum tentu akan setuju dengan pandangan para pakar ilmu politik. Alasan yang paling sederhana adalah kekuasaan (power) dan kewewenangan (authority) penting.

Demikian Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan P3DN, Fauzi Azis dalam percakapan dengan Tubas di Jakarta, Jumat pagi.

Tapi jangan lupa pula, katanya, alasan yang lain patut dipertimbangkan adalah bahwa kabupaten/kota bahkan kota/desa nomenklatur tersebut, bisa direform dengan alasan ekonomi, manajemen dengan satu tujuan optimalisasi peningkatan nilai tambah dari masyarakat madani.

Menurut Fauzi, kalau pandangan ini dapat diterima, maka struktur atau sistem manajemen pembangunan yang perlu dikembangkan di daerah adalah hanya ada Gubernur (Provinsi). Kabupaten atau kota tidak perlu ada, institusi kecamatan, desa juga tidak perlu lagi dan digantikan dengan istilah-istilah baru misalnya menjadi Pusat-pusat Wilayah Unggulan Sumber Daya (komoditi/jasa).

Pusat-pusat tadi menjadi berada dibawah tanggungjawab langsung nomenklatur baru. Misalnya sebut saja Kepala Wilayah Pembangunan I,II,III. “Sebutan Kepala Wilayah Pembangunan inilah pengganti bupati dan camat yang langsung membawahi pusat-pusat unggulan tadi,” tegas Fauzi.

Tugas Kepala Wilayah Pembangunan menurut Fauzi, hanya melaksanakan fungsi regulator dan para Kepala Pusat Unggulan Sumber Daya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang terkait dengan pengembangan komoditi/jasa.

Gubernur katanya, merupakan regulator tingkat lintas Wilayah Pembangunan dan Wakil Pembangunan Pusat. Pusat-pusat Unggulan Sumber Daya dikelola bukan oleh para birokrat, akan tapi oleh para profesional muda berpengetahuan dan merupakan lulusan-lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri dengan sistem penggajian yang layak dan KPI yang terukur. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar