Remisi Bagi Pelaku Kejahatan Luar Biasa Diperketat

Oleh: Marto Tobing

Ilustrasi

Ilustrasi

MENGACU pada Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2006, Menteri Hukum dan HAM dibenarkan untuk melakukan pengetatan atas pemberian remisi terhadap para koruptor, teroris dan terpidana narkoba sebagai kejahatan yang sangat luar biasa.

“Kita bukan menghapus remisi yang menjadi hak para terpidana. Tapi berdasarkan PP tersebut pemberian remisi harus lebih diperketat, tidak semudah yang selama ini dilakukan,” ujar Wakil Menteri dan HAM Dennie Indrayana menanggapi pendapat publik.

Para pakar ilmu hukum pidana seperti Prof JE Sahetapi sempat menyoroti sikap “dadakan” yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin terkait pembatalan hak remisi dan hak bebas bersyarat yang sudah ditangan terpidana korupsi atas nama Paskah Suseta dan Boby Suhardiman pada 31 September 2011 sore.

Sebelumnya kedua terpidana ini telah menjalani asimilasi sebagai syarat mendapatkan hak pembebasan bersyarat, namun dibatalkan. Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pembatalan itu dilakukan atas dasar kebijakan mengingat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

Namun ada bocoran, ketika malamnya kedua terpidana bakal meninggalkan LP Cipinang karena bebas bersyarat tiba-tiba dibatalkan setelah Kalapas LP Cipinang menerima telepon dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Dennie Indrayana. Bocoran ini dibantah. “Kami tidak betul menelepon Kalapas dan saya tidak mengerti siapa Kalapas,” bantah Dennie Indrayana seraya menandaskan pembebasan bersyarat itu harus dieksekusi maka yang dibatalkan adalah eksekusinya bukan SK Menteri Hukum dan HAM yang dibatalkan, sehingga kebijakan ini diberlakukan tidak berlaku surut.

Menurut Sahetapi pembatalan remisi dan pembebasan bersyarat tidak boleh dilakukan atas kebijakan. “Itu melanggar hukum. Bagaimana bisa sebagai negara hukum tidak mentaati konstitusi waah… bahaya negara ini, kalau menterinya saja tidak lagi mengindahkan konstitusi,” teriak Sahetapi.

Padahal Sahetapi memberi solusi, pembatalan hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor bisa dilakukan dengan cara Presiden SBY mengeluarkan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) sehingga masih dalam koridor konstitusi. “Menteri sodorkan saja Perpu untuk ditandatangani Presiden, sehari saja Perpu bisa keluar tidak perlu berlama-lama. Presiden hanya tinggal tandatangan,” tambahnya.

Sebagai kejahatan luar biasa seperti korupsi, teroris dan narkoba pembatalan remisi dan pembebasan bersyarat harus diberikan pesan bahwa tidak saja pencegahan dilakukan tapi penindakan pesan penjerahan juga harus kuat.

“Kami tahu betul KPK memberikan tuntutan ringan dan Pengadilan Tipikor juga lebih ringan Maka kami dengan syarat diperketat juga memiliki kewenangan untuk meringankan dengan memberi remisi dan pembebasan bersyarat, tapi lagi syaratnya harus diperketat,” kata Dennie senada menyindir KPK dan Pengadilan Tipikor.

Dennie juga mempersoalkan apa kriterianya seseorang terpidana dinyatakan berkelakuan baik sehingga wajar diberikan remisi dan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari sepenuhnya hukuman.

“Apa ukurannya memberi penilaian seseorang terpidana telah berkelakuan baik. Ini terlalu umum sehingga bisa saja disalahgunakan hanya sebagai upaya kemudahan untuk mendapatkan atau memberikan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan luar biasa itu,” jelas Dennie dengan nuansa “menggugat”.

Menurut Dennie, ketentuan pembebasan bersyarat dan remisi itu diperketat sesuai pesan yang tertuang dalam Pasal 43 ayat 5 PP 28 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa pertimbangan Dirjen Pas dalam memberikan pembebasan bersyarat itu harus memperhatikan diantaranya demi kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Maka dalam pemberian remisi terhadap kejahatan korupsi, teroris dan narkoba harus diberikan pengetatan tidak sebagaimnana di masa-masa sebelumnya yang agak longgar bahkan sangat longgar sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat sekaligus mengganggu agenda pemberantasan korupsi.

Sebagaimana nasib Paskah Suseta dan Boby Suhardiman, pada 12 Oktober 2011 sudah keluar SK Menteri Hukum dan HAM untuk membebaskan kedua orang tersebut tapi ada rentan waktu eksekusinya sehingga pada 31 Oktober 2001 itu kebijakan yang diambil adalah membatalkan eksekuasi bukan membatalkan SK yang sudah ditandatangani oleh menteri. Paskah Suseta bersama senasibnya Boby Suhardiman harus balik kanan kembali meratapi hidup kenistaan di balik jeruji besi sel tahanan di LP. Cipinang Jakarta Timur.***

Berita Terkait

Komentar

Komentar