Oleh: Fauzi Aziz
PERTAMA, secara mudah kita bisa mengatakan bahwa kebijakan adalah arah dan tindakan pemerintah untuk melaksanakan rencana, visi, misi dan strategi pembangunan suatu negara. Pembangunan itu sendiri hakekatnya adalah perubahan yang akan kita tuju. Karena itu, perubahan itu sendiri dapat dipandang sebagai tujuan pembangunan.
KEDUA, dalam setiap prosesnya butuh penalaran dan potret kondisi lapangan yang lengkap dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sebab itu, setiap pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak bisa dilakukan dengan cara kebut semalam untuk kejar tayang pada esok harinya.
Pada diri sebuah policy melekat sebuah tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk mengubah keadaan lebih baik karena berbagai masalah dapat diatasi secara bertahap. Menjadi lebih baik secara agregat maupun lebih baik secara sektoral dan lebih baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.
Karena itu pembangunan yang bermakna perubahan adalah sesuatu yang bersifat kompleks. Untuk itu sesungguhnya setiap proses kebijakan diperlukan research based policy.
KETIGA, dampak kebijakannya itu sendiri harus terukur, dan sejalan dengan yang diharapkan. Kemudian tentu sebanyak mungkin tidak menimbulkan dampak ikutan negatif yang justru merugikan. Kalaupun harus terjadi, total benefit dari suatu kebijakan harus lebih besar dari pengorbanannya.
Tidak Bisa Ditawar
Menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar adalah bahwa suatu kebijakan hanya mungkin dilakukan ketika menghasilkan sesuatu yang better off bukan justru malah worst off. Satu hal kebijakan yang dinilai berhasil apabila mendapatkan dukungan dari publik, baik publik dalam negeri maupun publik internasional. Sebab itu mengapa azas prudential dalam setiap pembuatan kebijakan harus selalu dipegang teguh agar menghasilkan sesuatu yang better off.
KEEMPAT, secara sistem, research based policy menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses kebijakan, sehingga bila tidak dilakukan, maka produk kebijakan yang dihasilkan bisa dikatakan paling kurang menjadi “cacad” secara teknokrstik, meskipun secara proses politik dan birokratik, kebijakan tersebut tetap bisa diterbitkan.
Kebijakan yang seperti ini biasanya banyak menimbulkan kontraversi sehingga ketika dimplementasikan menjadi worst off. Karena itu, sesungguhnya nilai dari sebuah kebijakan adalah efektivitasnya. Yang diharapkan semua proses yang dilalui harus berjalan dengan baik, yang diawali melalui proses teknokratik(dalam hal ini harus didukung oleh riset kebijakan), proses birokratik, dan proses politik yang baik.
Di balik kebijakan, tidak bisa dihindari oleh adanya agenda politik, dan karena itu, sebaik-baiknya proses kebijakan perlu dibuka forum policy dialogue yang diinisiasi oleh pemerintah agar obyektivitas maupun faktor subyektifitas dari sebuah kebijakan dapat difahami secara utuh konten dan konteksnya oleh para pemangku kepentingan.
KELIMA, kebijakan selalu melibatkan berbagai sumber daya. Research based policy akan berperan juga memberikan gideline dalam pengerahan penggunaan sumber daya agar teralokasi dan terdistribusi dengan tepat agar tidak boros.
Menciptakan Stabilitas
Dalam hal kebijakan ekonomi, maka outputnya harus bisa menghasilkan economic outcome yang tinggi. Mampu menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa menciptakan efisiensi dan produktifitas. Cost effectivenes menjadi penting karena pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dari pinjaman, baik berupa utang dalam negeri maupun utang luar negeri.
KEENAM, research based policy menjadi keniscayaan, dan karena itu, di setiap K/L , khususnya yang menangani bidang ekonomi sebaiknya memilki unit khusus semacam ” Badan Analisis Kebijakan ” atau “Komite Kebijakan”.
Disitu dihimpun para peneliti kebijakan dan para analis kebijakan untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami latar belakang mengapa suatu kebijakan harus dilakukan, serta mengkalkulasi dampaknya.
Mereka adalah strategic thinkers atau para prominent person. Mereka harus memahami lingkungan strategis yang bisa membaca dan memahami peta geopolitik dan geokonomi nasional, regional maupun global.
KETUJUH, tantangan kinerja kelembagaan ada di area sejauhmana institusi pemerintah mampu menjalankan fungsi riset kebijakan secara internal. Sehingga sistemnya harus mulai dibangun dan diefektifkan para tenaga ahlinya.
Dengan demikian K/L tidak perlu lagi ada nomenklatur jabatan staf ahli atau staf khusus yang perannya juga tidak dioptimalkan. Mereka kasihan menjadi seperti bekerja di “ruang hampa”.Dunia sudah berubah postur geopolitik dan geokonominya. Semua negara punya cara masing-masing untuk meresponnya.
Dan toolnya yang dipakai adalah kebijakan. Policy responce yang baik adalah tidak sekedar mengikuti arah angin sehingga bisa kehilangan pijakan. Yang baik adalah jika bersandar pada resesarch based policy. Kita sekarang berkiblat ke outward looking, aktif dalam berbagai kerjasama ekonomi kawasan, sudah barang tentu harus aktif yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. (penulis pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)