RI, Berpotensi tapi Bermasalah

Oleh: Fauzi Aziz

WAKIL Presiden Yusuf Kalla saat acara peluncuran buku berjudul “Widjojo Nitisastro Panditaning Para Raja”, Sabtu 28 Mei 2016 di Jakarta mengatakan “Indonesia adalah negara dengan potensi besar, tetapi bermasalah dalam hal kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang ekonomi”.

Pernyataan ini tentu menarik untuk didalami. Pertama, berpotensi, tapi bermasalah. Ini mengandung makna banyak hal yang beririsan. Bisa berkaitan dengan persoalan kompetensi dan kredibilitas para perumus kebijakan. Dapat pula terkait dengan masalah terjadi salah urus dalam pengelolaan kebijakan dan dapat pula disebabkan karena Indonesia tidak banyak memiliki orang yang mempunyai profesionalisme yang mampu melakukan transformasi secara tekno ekonomi dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil untuk membawa kemakmuran bangsa.

Pernyataan tersebut menjadikan kita ragu dan was-was. Jangan-jangan paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah puluhan diterbitkan pemerintah hanya seperti menggarami air laut sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi di negeri ini. Banyak belum tentu baik, sedikit tapi berkualitas akan menjadi lebih baik. Fokusnya terukur menjadi lebih baik. Momennya tepat akan juga lebih baik dan sebagainya.

Kedua, kebijakan adalah sejumlah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan. Pembangunan ekonomi berarti dapat dimaknai sebagai tindakan untuk mengubah potensi menjadi kenyataan yang hasilnya bisa bermanfaat bagi perbaikan taraf hidup rakyat, berman faat bagi bangsa dan negara dan akhirnya Indonesia mampu hadir dalam pergaulan internasional sebagai bangsa yang mandiri dan bersaing dalam mengelola ekonominya.

Ketiga, pernyataan wapres tersebut bisa dimaknai bahwa pada kabinet sekarang, ada sejumlah masalah internal dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Jangan-jangan ada pro kontra dalam pembuatan kebijakan deregulasi ekonomi. Pro kontra adalah hal yang biasa dan wajar.

Tapi barangkali ketika debatnya berbicara tentang how to-nya untuk mengatasi masalah ekonomi, banyak “tesis” bisa bermunculan. Ada tesis yang bersifat akademis dan idiologis, ada pula tesis yang bersifat politis, pragmatisme dan barangkali juga muncul tesis-tesis memboncengnya kelompok kepentingan yang berhubungan langsung untuk mengusai potensi kekayaan alam Indonesia.

Pandangan ini barangkali terlalu spekulatif tetapi kalau kita sering mengikuti pemberitaan media, nampaknya hal yang dianggap spekulasi, pikiran ini ada benarnya. Contoh, terkait soal pembangunan listrik  35 ribu MW dan soal pembangunan gas di Masela. Tapi bersyukur akhirnya keputusannya bisa diambil pemerintah.

Bagaimana hasilnya kita ikuti saja perkembangannya. Catatan kecil yang bisa disampaikan bahwa  perbanyak saja kebijakan ekonomi untuk bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi, perkara hasil dan dampaknya seperti apa urusan belakang. Kalau salah gampang dikoreksi. Apa yang tidak bisa diubah. Kebijakan adalah buatan manusia, kapan saja bisa diubah kalau ternyata salah.

Ungkapan ini benar tetapi tidak pas karena berarti pada saat kebijakan digodok, memasaknya belum terlalu matang sudah diperintahkan untuk dihidangkan. Ada semacam faktor kejar tayang karena tuntutan publik yang makin kencang agar kehidupan ekonomi bangsa ini makin baik dan makin berkualitas.

Keempat, kita harus bisa mengambil hikmah dari pernyataan wapres tersebut. Potensi yang kita miliki harus didayagunakan. diolah dan dikelola dengan baik dan benar untuk sebesar-besarnya kemakmur an rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan kemakmuran segelintir orang, apalagi hanya memakmuran bangsa lain saja.

Hal ini akan terwujud bilamana kebijakan ekonominya tepat. Ada yang bersifat afirmatif dan  protektif, tentu harus dilakukan dan bangsa lain tidak boleh protes karena menyangkut kepentingan nasional. Ada pula kebijakan ekonomi yang bersifat lebih longgar yang tujuannya tidak difahami secara sempit, misal hanya memberi kelonggaran pihak tertentu saja, baik asing maupun dalam negeri.

Kelonggaran tentu berlaku untuk semua karena kegiatan dan proses ekonomi tidak berkembang kalau terlalu banyak aturan yang sangat ketat secara prosedural. Kompetensi dalam pembuatan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah, sehingga di semua K/L, khususnya yang menangani bidang ekonomi harus mempunyai analis kebijakan yang kompeten dan kredibel.

Birokrasi di pusat tidak hanya menjadi menjadi ahli administrasi negara saja, tetapi juga harus memiliki kecakapan sebagai analis kebijakan yang handal di bidang ekonomi, maupun bidang lain agar mampu membuat kebijakan yang berkualitas. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).