Ricuh Beredarnya Isu Gubernur Anies Baswedan Bagi-bagi Dana ke Gereja Guna Menarik Dukungan Jadi Capres

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sejumlah pendeta yang dihubungi tubasmedia.com melalui telepon seluler di Jakarta, serentak menolak tuduhan yang menyebut mereka menerima dana dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baik secara pribadi maupun secara lembaga.

‘’Kami tidak pernah menerima apapun dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baik secara pribadi maupun sebagai gubernur,’’ tegas Praeses Huria Kristen Indonesia (HKI) Daerah XII Jawa–Bali, Pdt Happy Pakpahan STh di Jakarta kemarin. Nada yang sama juga dinyatakan Pdt Gabriel Goh STh dan Pdt Rudy Nababan MTh yang dihubungi secara terpisah.

Pernyataan itu diutarakan mereka untuk menepis pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Pdt Jason Balompapueng yang menyebut bantuan dari Pemprov DKI Jakarta itu telah disampaikan ke semua gereja dan sejumlah pendeta serta sekolah-sekolah Minggu yang berdomisili di Jakarta.

“Sekolah Minggu, guru sekolah Minggu, mendapatkan apa yang diberikan oleh Gubernur,” demikian pernah diucapkan Pdt Jason Balompapueng (Tempo 21 Maret 2022)

‘’Itu tidak benar kalaupun ada tapi tidak semua yang terima.  Yang terima hanya beberapa dan mereka sudah tidak beradab lagi.  Yang kasihan, daftar nama gereja-gereja di bawah payung PGPI ikut terbawa-bawa.  Tetapi banyak di antara mereka mengatakan tidak tahu apa-apa tentang dana BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah) dari gubernur tersebut.  Dan yang jelas, gereja kami (GKY) dan mestinya gereja-gereja Protestan yang organisasinya kuat, tidak ada terima dana-dana begituan,’ tegas Pdt Gabriel Goh melalui pesan WA-nya.

‘’Jadi…, kita tidak perlu galau, Tuhan masih menjaga gereja-gereja-Nya yang setia dan tetap berpegang pada Firman Tuhan,’’ lanjut Pdt Goh.

Tidak Mungkin

Sementara itu, Pdt Happy menyebut sangat tidak mungkin terjadi seperti yang diucapkan Ketua PGPI tersebut. Banyak Persekutuan Gereja, tapi Anies agak jaga jarak kepada anggota PGI keliatannya.

Disebutkan oleh Pdt Happy bahwa di satu sisi hak Gereja terima bantuan dari pemerintah dan pengelolaannya harus benar. ‘’Tapi jika bantuan itu dikait-kaitkan dengan satu tujuan untuk keuntungan pribadi gubernur, misalnya untuk mendukung pencalonan jadi presiden atau jadi apapun, kami secara tegas menolaknya. Dan kami tidak pernah menerima apapun seperti yang dinyatakan Ketua PGPI itu,’’ katanya.

Pdt Happy menyayangkan kalau di Indonesia ini penerima bantuan terkadang atau sering ‘’dikejar-kejar’’ dan ditempatkan seolah punya hutang budi kepada kepala daerah yang memberi bantuan dan disuruh menandatangani pernyataan untuk agenda Pilkada selanjutnya. ‘’Anehnya banyak tokoh gereja yang mau jadi terhutang”, tegas Pdt Happy.

Harusnya lanjut Pdt Happy, semua pihak mengerti bahwa hal itu adalah hak lembaga keumatan menerima dari pemerintah. Tapi harus dikelola dengan benar. ‘’Jangan gagal kelola jadi mengarah ke keberuntungan pribadi pendetanya, Lalu takut diaudit akhirnya pendeta yang menerima itu jadi anak buah gubernur/wali/bupatinya,’’ jelasnya lagi.

Untuk diketahui, di Indonesia ada beberapa aras di antaranya PGI, PGPI, ADVENT, PGLII, BAPTIS dan KATOLIK.  Tapi menurut Pdt Happy ang menerima bantuan itu hanya dari PGPI yang lain tidak menerima atau bahkan menolak bantuan dari Anies.

Sementara itu Pdt Rudy Nababan menyatakan kekecewaannya melihat rekan seprofessinya di kalangan pendeta yang sudah rela dan mau melacurkan dirinya menjadi hamba-hamba mammon dan dijadikan oknum-oknmu tertentu menjadi corong demi kepentingan pribadi.

‘’Demi rupiah, sudah banyak pendeta melacurkan diri dan menggadaikan kependetaannya, hanya demi kepuasaan duniawi,’’ tegasnya. (sabar)

 

 

 

Berita Terkait