Ritme Baru Jakarta Mulai Tergerak

Oleh: Anthon P.Sinaga

SETELAH Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sering blusukan (istilah lain dari sering menohok ke jantung persoalan untuk menyelesaikan masalah), maka hal ini merupakan ritme baru Jakarta bagi hampir seluruh institusi pelayanan masyarakat yang mulai tergerak.

Berbagai petugas di Kantor Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta, mulai terlihat perubahan sikap terhadap pelayanan tamu yang akan berurusan ke kantor-kantor tersebut. Hal yang hampir sama juga terlihat di kantor tingkat wilayah kota dan instansi lain di Jakarta.

Jokowi dan Ahok memang benar-benar meniupkan angin baru bagi pola kepemimpin Jakarta yang harus melayani, dan bukan dilayani. Pejabat yang tidak bisa mengikuti irama dan ritme barunya, dipersilakan mundur. Ini sudah ditunjukkan seorang Kepala Dinas Perumahan dan Gedung-gedung Pemprov DKI yang mundur, dengan alasan kondisi kesehatan. Bahkan, ada pejabat yang mengelola rumah susun di Marunda, Jakarta Utara, terpaksa diganti dengan pejabat baru karena kerjanya tidak beres. Jokowi pun merekstrukturisasi birokrasi dengan mengganti pejabat-pejabat yang sudah merasa mapan dengan pejabat baru yang berkemauan keras dan energik. Pejabat baru ini pun diancam bila tidak bisa menunjukkan hasil kerja yang baik dalam waktu sekian bulan, harus siap diganti lagi.

Para pemukim hunian liar di sekitar waduk Pluit, merupakan warga Jakarta yang pertama kali mendapat pelayanan yang baik dari pemimpin baru DKI Jakarta. Mereka dipersilakan memasuki rumah susun sewa Marunda dengan dilengkapi peralatan rumah tangga seperti kompor, tempat tidur, kulkas, tv dll. Untuk beberapa bulan mereka tidak perlu bayar sewa, karena dianggap sebagai korban banjir yang patut ditolong. Selain dapat hunian yang layak, mereka juga diberikan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, hias rias dan bahkan keterampilan teknik komputer, yang kelak bisa dijadikan sumber mata pencaharian yang baru.

Pelayanan Publik

Instansi Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta Pusat pun, ikut-ikutan meningkatkan pelayanan publik seperti yang diharapkan Jokowi-Ahok. Untuk perpanjangan paspor yang sudah habis masa berlakunya, bisa selesai dalam satu hari. Padahal selama ini, yang menjadi momok masyarakat adalah pelayanan di instansi imigrasi ini yang ditengarai penuh percaloan. Kalau tidak memakai jasa calo, urusan paspor bisa berhari-hari.

Bahkan, Kepala Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Habiburrahman, pekan lalu mengatakan, pelayanan tidak hanya untuk warga Jakarta Pusat, tetapi pihaknya juga menerima layanan penggantian buku untuk pemegang paspor dari daerah mana saja, sepanjang data pemegang paspor bersangkutan sudah tercatat di kantor pusat Imigrasi.
Dikatakan, proses pembuatan buku paspor hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam, asal seluruh persyaratan terpenuhi dan sistem online tidak terganggu.

Persyaratan yang dibutuhkan antara lain KTP, kartu keluarga, akta lahir atau ijazah asli pemegang paspor. Dalam sehari, kantor imigrasi ini dapat melayani 296 permohonan penerbitan buku paspor baru pengganti buku lama. Instansi lain perlu mengikutinya.

Pemerintah Kota Jakarta Barat juga sudah berjanji akan membersihkan Kali Angke. Jokowi sering mengatakan, pejabat jangan hanya duduk di kantor, tetapi turun melihat lapangan apa yang bisa dikerjakan. Rupanya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, H.Sukarno mulai tergerak untuk turun tangan memperbaiki serta memperindah Kali Angke yang sebenarnya bisa menjadi ikon Jakarta Barat, khususnya daya tarik kota tua Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri juga tak mau ketinggalan mempercepat penandatanganan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Sehingga, berbagai program pembangunan untuk masyarakat Jakarta bisa segera dilaksanakan. Namun menurut Jokowi, APBD DKI untuk tahun ini masih perlu dibahas lagi dengan DPRD DKI guna dilakukan koreksian, sesuai program Jakarta Baru yang dicita-citakan.

Menangggapi maraknya tindak kriminalitas di Jakarta, Polda Metro Jaya juga telah menyatakan sikapnya, akan meningkatkan patroli terbuka dan tertutup pada siang hari. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, juga mengimbau masyarakat pemilik uang atau nasabah bank, agar meminta bantuan pengawalan polisi, baik sewaktu akan menyetorkan uang ke bank, ataupun akan mencairkan uang dari bank. Diakui masih banyak warga masyarakat yang sungkan meminta bantuan polisi, oleh karena itu Pimpinan Polda perlu meniru gaya Jokowi meyakinkan masyarakat tentang kemudahan meminta bantuan polisi, tanpa bayaran. ***