Rizal Ramli: Perubahan Sekarang Juga

Laporan : Redaksi

JAKARTA, (Tubas) – Perubahan harus segera dilakukan untuk menghentikan demokrasi kriminal dan membuat demokrasi betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Perubahan juga diperlukan untuk mengubah kepemimpinan nasional dan bermasalah, untuk menggantinya dengan kepemimpinan nasional yang efektif dan sungguh-sungguh menegakkan konstitusi, baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial.

Hal itu dikemukakan mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai keynote speaker (pembicara kunci) pada peresmian Pusat Kajian Papua Universitas Kristen Indonesia (PKP UKI), Senin (11/4), di Kampus UKI, Jalan Mayjen Sutoyo No 2, Cawang Jakarta Timur. Pada peresmian PKP itu juga diselenggarakan seminar bertajuk “Kebijakan Pembangunan untuk Papua Baru” yang diikuti 200 lebih peserta.

Dikatakan, harus diakui, sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua telah mengalami berbagai perkembangan yang kadang-kadang mengherankan bagi orang Papua sendiri. Faktor psikologis historis dan sosial budaya membuat Papua mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pembangunannya dengan kebijakan dan pembangunan nasional Indonesia.

Namun dalam kepemimpinan nasional yang lemah, seperti dikatakan di atas, penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih dan setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum agar sistem demokrasi sungguh-sungguh bekerja demi kepentingan rakyat, dan bukan dibajak oleh kekuatan uang.

“Perubahan politik dari otoriter ke demokratis di Indonesia tahun 1998 dan di Mesir saat ini relatif sulit dan alot karena Presiden Soeharto dan Presiden Mubarak telah berkuasa lebih dari 30 tahun, didukung sepenuhnya oleh militer, jaringan intelijen dan partai berkuasa yang telah menggurita. Jika dibandingkan dengan Presiden Soeharto dan Presiden Mubarak, pemerintahan SBY-Boediono sangat lemah dan sama sekali tidak memiliki akar sosiologis yang kuat,” katanya.

Pemerintahan saat ini bagaikan “rumah pasir” yang direkat oleh lem pencitraan dan mulai meleleh setelah diberi cap kebohongan oleh para tokoh agama, tokoh intelektual dan tokoh pergerakan, katanya. Dengan kelemahan kepemimpinnan SBY-Boediono, maka bebagai masalah hukum, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk warga Papua, telah makin parah, kata Rizal Ramli. (amd)