Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara (kanan) bersama Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Teddy Caster Sianturi, sedang memimpin jalannya diskusi. -tubasmedia.com/sabar hutasoit
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan. Bahkan dibutuhkan waktu ratusan tahun agar sampah plastik dimaksud dapat tergradasi dengan sempurna.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara pada Forum Komunikasi “Peran Sektor Industri dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut” di Jakarta, kemarin.
Oleh karena itu, katanya, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen pada the Leaders Retreat, G20 Summit 2017 untuk mengurangi sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2025 sebagai upaya mengatasi pencemaran sampah plastik yang merusak kelestarian lingkungan.
Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, Pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Sebanyak delapan belas kementerian/lembaga terlibat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius untuk menangani masalah sampah laut serta menyadari bahwa penanganan masalah ini tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu dua pihak saja.
RAN Penanganan Sampah Laut meliputi lima strategi, yaitu: (a) gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, (b) pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, (c) penanggulangan sampah di pesisir dan laut, (d) mekanisme pendanaan, penguatan
kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, serta (e) penelitian dan pengembangan.
Dari 5 strategi tersebut diturunkan menjadi 58 kegiatan atau program dan Kementerian Perindustrian bertanggung jawab atas 16 kegiatan dalam RAN ini.
Berdampak
Pencemaran laut atas sampah plastik ini katanya akan berdampak pada daya saing pariwisata Indonesia yang sedang berusaha mempromosikan 10 daerah destinasi wisata. Indonesia saat ini berada di posisi 42 berdasarkan Travel & Tourism Competitiveness Index 2017, di bawah negara Singapura, Malaysia dan Thailand.
Disebutkan oleh Kepala BPPI, bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari bahan atau material plastik. Plastik digunakan sebagai wadah makanan atau minuman, media pembungkus, maupun peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa plastik sudah menjadi kebutuhan dasar manusia.
Plastik dipilih karena memiliki banyak keunggulan antara lain ekonomis, ringan, fleksibel dan mudah didaur ulang. Perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan segala sesuatunya serba praktis dan instan membuat penggunaan plastik meningkat semakin cepat.
Disebutkan, saat ini, 40-50% kebutuhan plastik nasional dipenuhi dari impor. Pada tahun 2017, Indonesia mengimpor produk/barang dari plastik sebesar USD 2.595 juta. Neraca perdagangannya sebesar minus USD 1.102 juta.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan terus mendorong investasi di sektor manufaktur plastik agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.
‘’Kami berharap semoga diskusi dalam forum ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif dan konstruktif dalam membangun sinergi penanganan sampah laut,’’ kata Ngakan. (sabar)