Sekjen dan Irjen Harus Powerful

Oleh: Fauzi Aziz

MELIHAT gaya Wagub DKI, Ahok memimpin rapat dengan Dinas PU harus dijadikan motivasi semua lembaga pemerintah pusat/daerah untuk berbenah. Pembenahan ini sudah sangat mendesak. Praktek KKN selama ini terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya kegiatan dalam satu program yang jenis, jumlah dan kualitas kegiatannya jauh dari memadai bila dibandingkan dengan misi yang diemban dari program dan jumlah anggarannya.

Banyak kegiatan yang bersifat bussiness as usual. Meskipun secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan, tetapi secara substansi kegiatan bisa jauh panggang dari api. Dengan demikian, bisa dianggap boros, royal dalam penggunaan anggaran.

Setelah itu, percayalah pada setiap akhir tahun anggaran, akan banyak terjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang terjadi bukan faktor efisiensi, tapi memang lebih banyak disebabkan karena anggarannya berlebih. Pada umumnya terjadi di anggaran perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kegiatan sebagian besar disusun oleh staf eselon 4 dan eselon 3. Dari tahun ke tahun, itu-itu saja, nyaris tidak mengalami perubahan berarti. Judul nomenklatur programnya sih keren banget. Misalnya program peningkatan daya saing. Tapi begitu dipelototi satu persatu, banyak hal yang bisa dipertanyakan hasilnya, baik dilihat dari output, outcome, impact maupun manfaatnya.

Di simpul ini banyak kelemahan. Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan eselon 1 sebagai KPA kurang tajam dan tidak detil melihat rancanangan kegiatan. Yang dilihat hanya programnya dan sekilas kegiatannya. Biasanya hanya dilihat, apa kegiatan yang benar-benar prioritas sudah dianggarkan.

Padahal kalau diteliti secara cermat, di balik yang prioritas itu ada sejumlah kegiatan yang ecek-ecek. Ini yang sering luput dari perhatian PA dan KPA. Sistem Pengendalian Internal (SPI) sudah ada pengaturannya, tapi belum sepenuhnya efektif dijalankan. Itulah yang diperlihatkan oleh Ahok, Wagub DKI saat melakukan rapat evaluasi program, kegiatan dan anggaran Dinas PU DKI saat melihat detil kegiatan yang dinilai banyak tidak masuk akal.

Kalau hal itu tidak dibenahi, banyak potensi masalah yang bisa timbul. Bisa berpotensi terjadi morale hazzard, boros dan akhirnya akuntabilitas publiknya sangat rendah. Sengaja kita katakan SOS memang demikian adanya. Anggarannya makin besar tapi daya ungkitnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah karena APBN/APBD istilahnya hanya berputar-putar di pusaran yang sama.

Mendesak

Oleh karena itu, mereformasi atau menata kegiatan di lembaga birokrasi sangat mendesak dilakukan. Berhasil membenahi di satu aspek saja yaitu “kegiatan”, banyak hal manfaat yang akan dihasilkan.

1) Kegiatan yang bersifat bussiness as usual dan hanya berputar-putar di pusaran yang sama dapat dikurangi dan dihilangkan sama sekali. Hal ini membutuhkan komitmen dari PA dan KPA untuk menjadi panglima pembenahan.

2) Tumpang tindih kegiatan bisa ditiadakan dalam volume yang besar. Tumpang tindih ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kegiatan saja tapi juga terjadi di level program.

3) Dampaknya terhadap efisiensi penggunaan anggaran akan terjadi besar-besaran dan dengan demikian kesempatan merelokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan yang sangat prioritas dapat terbiayai secara memadai. Peran Sekjen dan Irjen harus powerful dalam melakukan pembenahan tersebut, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian.

Harus “tega” kalau mau berbenah. Itulah gunanya SPI dikembangkan. Reformasi di tingkat hulu sudah sangat mendesak pula untuk dilakukan, yaitu reformasi kelembagaan birokrasi. Ini yang prioritas bukan renumerasi pilihannya. Semoga catatan kecil dari opini ini dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dalam membenahi sistem anggaran, sistem birokrasi dan sistem perencanaan dan pengendaliannya. ***