Selain Merah Putih, Ada Bendera-bendera Lain

bendera-merah-putih

Oleh Fauzi Aziz

NEGERI ini hingga akhir zaman tidak akan berhenti berpolitik, berekonomi dan berbudaya. Jika berhenti,  berarti negeri ini berhenti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena berpolitik, berekonomi dan berbudaya adalah pilar utamanya. Kalau pilarnya rapuh, maka bangunannya pasti mudah roboh.

Apalagi hampir disepanjang waktu selalu ada badai dan topan yang datangnya tidak bisa diprediksi. Karena katanya yang pasti itu adalah ketidakpastian. Kalau pandangan ini benar, maka ketiga pilar penopangnya harus kuat dan kokoh. Berpolitik, berekonomi dan berbudaya pada realitasnya sedang berhadapan dengan masalah kompetisi.

Ketiga pilar ini tengah berhadapan dengan dinamika saling memberikan pengaruh baik secara kedaerahan, nasional maupun secara regional dan global. Agar tidak mudah dipengaruhi, pilar-pilar tersebut harus terikat dalam satu idiologi. Terikat dalam satu ikatan platform karena kita ingin menjadi tetap bersatu dalam satu kesatuan politik, ekonomi dan budaya.

Uni Sovyet tidak berhasil dalam menghadapi tekanan politik, ekonomi dan budaya luar, sehingga mereka bubar sebagai Uni Soviet. Tapi jangan lupa setelah Uni Soviet tidak ada lagi lahir di Eropa, Uni Eropa. Ini berarti sistem Union State yang bersifat lintas wilayah teritorial dan kedaulatan tetap diperlukan di beberapa kawasan yang mereka deklarasikan sebagai institusi negara dalam negara.

Pilarnya pasti politik, ekonomi dan budaya ketika Uni Eropa terbentuk. Begitu pula tatkala Uni Soviet terbentuk pasti mengandalkan pilar yang serupa karena baik Uni Soviet maupun Uni Eropa hakekatnya sedang berpolitik, berekonomi dan berbudaya. Kita di Indonesia sama saja hakekatnya kita sedang berpolitik, berekonomi dan berbudaya.

Di lingkungan Asean-pun sebagai bagian dari MEA, Indonesia sedang bertindak dalam koridor pilar yang serupa. Pertanyaannya adalah bangsa Indonesia harus berpolitik, berekonomi dan berbudaya yang bagaimana? Pertama, ketiga pilar tersebut harus terbingkai kuat dalam satu ikatan idiologi Pancasila.

Ini given. Idiologi Pancasila, secara total berbeda dengan idiologi liberal maupun idiologi sosialis dan komunis. Kalau keluar dari idiologi Pancasila berarti salah dan layak dikoreksi. Kedua, berpolitik, berekonomi dan berbudaya dalam balutan idiologi Pancasila, maka warna kebijakan politik, ekonomi, kebijakan budaya harus selaras dengan semangat itu.

Republik ini berarti tidak boleh hidup di dua alam atau bersifat ambigu. Secara filosofis mengakui Pancasila sebagai idiologi bangsa dan sebagai pandangan hidup, tetapi secara pragmatis dan pada kenyataannya ketiga pilar utamanya seperti dijelaskan di atas malah dibalut oleh sistem liberal.

Pembelokan Idiologi

Demokrasinya liberal. Ekonominya liberal dan budayanya-pun juga bersifat liberal. Ini bagaimana? Kok sampai terjadi bias secara fundamental. Siapa yang berhak dan berwenang meluruskan ini. Jawabannya, MPR sebagai majelis yang berwenang meluruskan pembelokan idiologi. Semua negara pasti mempunyai idiologi. Omong kosong kalau ada negara yang tidak beridiologi. Yang menjadi masalah adalah semua idilogi di semua negara hendak diseragamkan sehingga seluruh negara harus mempunyai satu idiologi, yakni kapitalisme dan liberalisme.

Secara idiologis Indonesia “kalah” karena de facto sistem politik, ekonomi dan budaya Indonesia sudah liberal hingga kini karena pandangan hidupnya dibalut oleh nilai pragmatisme, bukan lagi dibalut nilai idiologi Pancasila, meskipun secara de jure kita mengakui Pancasila sebagai idiologi dan way of life.

Partai politik dan seluruh elitnya adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan yang bersifat idiologis karena mereka terbelenggu oleh permainan yang bersifat pragmatis. Karya dan kekaryaan bangsa dalam berpolitik, berekonomi dan berbudaya menjadi bersifat pragmatis juga.

Merah putih yang tetap berkibar hanya sebagai simbol. Faktanya selain merah putih, ada bendera-bendera lain yang sibuk dalam dunianya sendiri meraih manfaat politik, ekonomi dan budayanya sendiri demi komunitasnya. Mereka seperti terperangkap oleh jargon politik Tiongkok yang mengatakan bahwa tidak penting kucing itu warna putih atau hitam, yang terpenting kucingnya bisa menangkap tikus.

Pandangan semacam itu dapat dikatakan terkesan sebagai pendekatan pragmatis dan at all cost. Tapi jangan lupa, secara politik Tiongkok tetap komunis, tetapi ekonominya liberal. Idiologi politiknya tetap komunis, tetapi idiologi ekonominya liberal. Indonesia bukan Tiongkok dan bukan pula AS atau Uni Eropa.

Indonesia adalah NKRI yang beridiologi Pancasila. Kitalah kelak yang akan menjadi pemenang karena idiologi Pancasila adalah bersifat universal. Semua negara di dunia yang cinta damai dan kebersamaan akan berhasil mewujudkan mimpinya itu bila idiologinya semacam Pancasila. Bukan liberalis dan bukan pula komunis.

Manusia dan kemanusiaannya akan terbentuk kepribadiannya secara seimbang bila semua negara di dunia mengamalkan pandangan hidup dan jalan kehidupannya dipandu oleh nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan, musyawarah mufakat dan berkeadilan.

Inilah berpolitik, berekonomi dan berbudaya yang benar, yakni ketika manusia sebagai aktor utamanya dapat melaksanakan nilai dasar idiologis yang paling paripurna di dunia, seperti yang tersurat dalam butir-butir Pancasila. Indonesia yang kapitalis dan liberal berarti Indonesia yang kalah perang secara Idiologis.(penulis adalah pemerhati masalah sosial dan ekonomi).

Berita Terkait