KIH akan menggelar sidang paripurna tandingan untuk memilih pimpinan DPR versi mereka.
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Para ketua umum partai politik (Parpol) hendaknya segera bertemu dan berembuk untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di DPR, yang membuat wakil rakyat itu terbelah dalam menentukan pimpinan Komisi dan alat kelengkapan dewan.
Demikian petikan wawancara tubasmedia.com dengan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, serta pengamat politik dan lingkungan, Sahat Marojahan Doloksaribu di Jakarta, Kamis (30/10), berkaitan dengan perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam menentukan pimpinan Komisi dan alat kelengkapan Dewan.
Indria Samego mengatakan, DPR terbelah berarti belum dapat bekerja. “Kan semuanya bergantung pada alat kelengkapan, baru DPR bekerja,” katanya. Ia mengingatkan, masalah itu harus segera diselesaikan. Cara terbaik, seluruh ketua umum partai politik bertemu dan rembukan, bagaimana mengatasi perbedaan dan menyatukan persamaan.
Emrus mengemukakan, perbedaan pendapat itu dapat menjadi embrio ketegangan dan mengganggu kinerja legislatif. Oleh karena itu, harus segera diselesaikan. Para elite parpol, baik dari KMP maupun KIH, harus bertemu dan membuat keputusan bersama agar para anggota di legislatif mengikutinya. Pembicaraan langsung saja menyentuh pokok masalah, yakni masalah penentuan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR.
Ia menyarankan agar dalam penentuan pimpinan digunakan rumusan kompromistis, berdasarkan persentase perolehan kursi di DPR. Jadi kedua koalisi punya anggota yang menjadi pimpinan. “Itu win-win solution, yang perlu dipertimbangkan,” katanya.
Sementara itu, Sahat Marojahan mengemukakan, situasi di DPR tentu memprihatinkan, bukan hanya buat orang politik, juga buat kebanyakan warga. “Ini sudah keterlaluan, dan tidak bermanfaat untuk siapa pun,” katanya.
Dikemukakan, kalau hal seperti itu berlangsung terus tentu rakyat dapat turun tangan ke DPR. Sebab buat apa mereka digaji terus lima tahun ke depan hanya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Agaknya pimpinan DPR belum mendengar dan merasakan aspirasi warga negara.
“Saran saya, tokoh di balik layar, elite politik berkomunikasi, bertemu, dan berunding. Membiarkan situasi seperti ini berlangsung berminggu atau berbulan ke depan pasti mendorong rakyat demo. Mereka harus sungguh-sungguh menghitung suasana psikologis dan batas kesabaran masyarakat menonton forum seperti itu,” katanya. (ender)