JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rencana pembangunan Tugu Sepeda menuai kritikan. Tidak hanya dari komunitas pesepeda, Bike 2 Work (B2W), tapi juga dari anggota legislator. Komunitas sepeda di DKI Jakarta Bike 2 Work (B2W) menolak keras pembangunan tugu sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang habiskan anggaran hingga Rp 800 juta.
Ketua Komunitas B2W Poetoet Soedarjanto mengatakan, sebelumnya komunitas sepeda tidak pernah dilibatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan tugu tersebut. Mereka juga sebelumnya tidak pernah tahu menahu soal pembangunan tugu sepeda.
“Kami tidak pernah tahu sama sekali terkait pembangunan tugu tersebut,” ujar pria yang mengelola komunitas yang sudah tersebar di 100 kota di Indonesia itu, Jumat (9/4/2021).
Poetoet mengatakan bahwa komunitasnya juga tidak setuju dengan pembangunan tugu tersebut. Terlebih anggaran dananya menelan biaya hingga Rp 800 juta di tengah roda perekonomian yang sulit karena pandemi Covid-19.
Menurutnya, pembangunan tugu sepeda tidak akan berdampak apa-apa dengan pembudayaan sepeda di Jakarta.
“Untuk tugu saya tidak sepakat pembangunannya sih ya. nggak ada pentingnya untuk pembudayaan sepeda. Terlebih di masa sulit anggaran seperti sekarang,” jelasnya.
Menurutnya, apabila Pemprov DKI Jakarta benar-benar peduli dengan pesepeda, seharusnya yang diutamakan ialah pembangunan infrastuktur bagi pesepeda terlebih dahulu. Dibanding mengadakan pembangunan tugu yang menelan anggaran hingga Rp 800 juta.
“Jaringan bersepeda saja belum dikerjakan sepenuhnya. Padahal ini yang semestinya menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” bebernya.
Terlebih kata Poetoet, saat ini jalur sepeda permanen yang sudah direncanakan di wilayah Jakarta juga belum dilanjutkan lagi pembangunannya.
Sementara, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak menuturkan, anggaran pembangunan Tugu Sepeda seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Kendati anggaran pembangunan tugu disebut berasal dari pihak ketiga, namun Gilbert menyebut jika dana tersebut tidak bisa digunakan seenaknya.
“Kalaupun itu dana CSR, tapi itu milik DKI, bukan milik pribadi gubernur yang penggunaannya seenaknya. Seharusnya CSR itu dikembalikan kepada rakyat. Itu fungsi CSR, bukan untuk sesuatu yg terkesan kesenangan pribadi,” tutur Gilbert, Jumat (9/4/2021).
Anggota Komisi B ini berpendapat, tugu yang dibangun seharusnya merupakan monumen bagi sosok yang berkorban dan berjasa atau untuk memperingati peristiwa legendaris.
“Yang kita persoalkan kenapa tugu di jalan utama, di Ibu Kota, dari sesuatu yang tidak ikut membela negara, berjuang utk kemerdekaan, patriotik, legendaris,” ucap Gilbert.(sabar)