Oleh: Fauzi Aziz
JUDUL ini adalah opini yang mencoba memberikan inspirasi bahwa membangun negeri ini harus bersifat holistik. Mengapa Tuhan kita libatkan.Yang pasti kita percaya Tuhan itu ada. DIA adalah yang memberikan arahan kepada manusia yang diberikan mandat penuh mengelola dan mengolah bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai sumber penghidupan kita.
Ini tidak bisa dinafikkan. Dan jika kita nekad menafikannya, jangan salahkan DIA kalau kita tersesat di jalur yang salah. Membangun ibu pertiwi, negeri yang kita cintai bersama, harus selalu menghadirkan campur tangan Tuhan agar kita selalu diberikan petunjuk.
Kekuatan lain yang juga memberikan kontribusi yang bisa mengantarkan negeri ini menguak misteri alam seisinya menjadi sumber penghidupan adalah hadirnya para llmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan di banyak bidang ilmu.
Tanpa mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit mengubah jagung menjadi minyak jagung atau mengubah tebu menjadi bioetanol dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang kita kuasai adalah yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan kehidupan.
Ilmu pengetahuan yang sekedar hadir dan muncul di menara gading tidak kita harapkan karena pembangunan memerlukan peran ilmu yang membumi dan menghasilkan beragam teknologi yang bisa digunakan mengolah bahan mentah menjadi barang untuk mencukupi kebutuhan manusia.
Tidak hanya itu yang kita perlukan membangun negeri ini. Republik memerlukan banyak teknokrat di banyak bidang keahlian. Peran kemampuan teknokrasi sangat diperlukan ketika negeri ini hendak menuju negara modern yang menguasai peradaban.
Sekarang kita cukup banyak memiliki stok ilmuwan dan teknokrat.Tapi mereka tidak diberikan peran maksimal dalam membangun negeri ini karena pemerintah lebih memberikan peran kepada politisi yang kiprahnya adalah kekuasaan.
Mereka lebih berfikir bagi bagi kekuasaan daripada membangun negeri ini. Kemampuan teknokrasi nyaris tidak ada, padahal merekalah yang memproduksi berbagai kebijakan pemerintah. Tema ini kita lontarkan lagi karena kita mengharapkan agar tata kelola pembangunan yang sedang berjalan, berhasil guna.
Tidak berarti peran politik tidak penting. Kita tetap memerlukan peran politik dalam melaksanakan pembangunan, karena tanpa ada stabilitas politik pelaksanaan pembangunan banyak mengalami gangguan dan ancaman.
Peran politik yang paling tepat adalah sebagai payung yang bisa menjamin proses pembangunan dipastikan dapat berjalan lancar. Contoh paling mengkhawatirkan adalah ketika pengelolaan kebijakan fiskal banyak dicampur tangani kepentingan politik, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal banyak menghasilkan bias dalam pelaksanaan fungsi otorisasi, fungsi alokasi dan distribusi, serta fungsi stabilisasi ekonomi.
Perannya untuk meredam siklus bisnis atau siklus ekonomi menjadi tidak optimal. Lain halnya dengan peran otoritas moneter karena lembaganya bebas dari campur tangan politik, fungsi BI sebagai penjaga stabilitas moneter bisa optimal. Sebenarnya saat presiden di awal menyusun kabinet berkeinginan agar anggota kabinetnya diisi para teknokrat.
Tapi faktanya presiden tak berdaya karena kekuatan politik bagi-bagi yang justru menjadi anggota kabinet. Fungsi kemampuan teknokrasi dan inovasi tidak hanya pada level menteri saja, tetapi harus merata terbangun di jajaran birokrasi agar produk kebijakan pemerintah yang dihasilkan makin berkualitas.
Di kementrian/lembaga saat ini mesin birokrasi lebih banyak bekerja sebagai administratur. Kemampuan teknokrasinya belum optimal. Kita bisa melihat kemampuan teknokrasi belum merata kecuali yang menonjol bisa kita lihat di BI, Bappenas, Kemenkeu dan Kemenlu. K/L yang lain masih di bawah rata-rata dari 4 lembaga tersebut.
Kebijakan yang baik banyak dihasilkan lembaga yang kemampuan teknokrasinya optimal. Kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional memerlukan kapasitas teknokrasi yang tinggi. Saat ini peran mereka ada di pinggiran karena yang berada di pusat kekuasaan sudah diduduki politisi. Ini fakta dan sekaligus menjadi tantangan yang bisa dijawab pemerintah. Pak Harto waktu itu banyak melibatkan teknokrat yang handal ketika membenahi ekonomi Indonesia kala itu.
Lepas dari pro kontra yang terjadi setelah orde reformasi, pak Harto cukup berhasil membangun ekonomi Indonesia. Membangun daerah dan membangun pedesaan memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan teknokrasi dan inovasi.
Begitu pula membangun sektor pertanian, sektor industri juga memerlukan campur tangan mereka secara teknokratis. Sekarang yang menonjol adalah serapan anggaran. Output dan outcomenya masih dipertanyakan. Mengapa? Hal ini terjadi akibat nilai akuntabilitasnya secara administrasi keuangan lebih diutamakan ketimbang akuntabilas kinerja secara out put dan outcome.
Lebih mengejar WTP daripada mengejar prestasi yang output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah Indonesia yang kita lihat sekilas pada dewasa ini. Semoga Tuhan bisa memberikan teguran kepada kita yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan di negeri ini agar kita mampu bekerja dalam koridor yang benar berdasarkan norma apapun. Dan tak lupa memanfaatkan iptek yang sudah bisa dikuasai oleh putra-putri bangsa yang makin memiliki kemampuan teknokrasi dan inovasi guna membangun negeri ini. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).