Setelah Indonesia Punya Presiden Baru

Oleh: Fauzi Aziz

OKTOBER 2014 sudah hampir pasti Indonesia akan memiliki presiden dan wakil presiden baru hasil pilpres. Presiden kita adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sehari-hari akan menjalalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan, dan pembangunan.

Sebagai kepala pemerintahan/kepala Negara, jelas akan menjalankan tugas untuk mengelola mesin birokrasi guna menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di seluruh negeri yang saat ini mengalami ketimpangan secara sosial maupun ekonomi.

Sedangkan sebagai kepala negara, kita harapkan presiden dan wakil presiden terpilih mampu memimpin negeri ini dengan menggerakkan mesin politik yang suka atau tidak suka mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melahirkan kebijakan politik yang sehat dan produktif setelah mereka masuk dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam hubungan ini, seorang kepala negara dituntut untuk bisa bekerja sama secara efektif dengan lembaga politik di parlemen hasil pileg 9 April 2014 agar mampu mewujudkan Indonesia yang kuat, mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai kepala pemerintahan/kepala negara, pada sosok presiden melekat dua tanggung jawab. Pertama, sebagai “CEO” dituntut untuk bisa mewujudkan pemerintah yang efektif dan berkemampuan membuat sistem pengaturan yang berkualitas. Kedua, sebagai pemimpin dituntut untuk mampu menjalankan tugas kepemimpinan politik kebangsaan dan kenegaraan yang efektif dalam bingkai NKRI, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.

Oleh sebab itu, seorang presiden/wakil presiden pada waktu yang bersamaan mempunyai tanggung jawab manajerial dan kepemimpinan yang tidak ringan untuk mengelola negeri ini. Kita sebagai rakyat biasa cukup bisa memahami betapa memang tidak mudah menjalankan misi kepemerintahan dan kenegaraan dalam satu waktu mengingat satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat, karena fungsinya memang terikat dalam satu sistem, yaitu sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan.

Bekerja Sama Efektif

Perubahan sebagai suatu bentuk pengharapan seluruh komponen bangsa adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus bisa dipenuhi oleh seorang presiden/wakil presiden. Namun, janganlah kita terlalu berharap jika perubahan itu akan dapat terjadi secara instan. Perubahan pertama kali yang kita harapkan adalah memberikan jaminan kepada publik bahwa lembaga eksekutif dan legislatif akan bekerja sama dengan efektif untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang memungkinkan kehidupan seluruh rakyat mengalami perubahan, utamanya kesejahteraan dan kemakmurannya.

Perubahan ini akan banyak beririsan dengan persoalan di dalam negeri yang kita sudah sama-sama tahu banyak hal yang harus dibenahi. Pada sisi yang lain, yaitu yang beririsan dengan pollitik luar negeri. Secara geopolitik nasional harus mempunyai platform politik luar negeri yang sama antara lembaga eksekutif dan legislative, karena secara de jure dan de facto, Indonesia sudah terikat dalam beberapa perjanjian internasional di berbagai bidang kerja sama.

Politik luar negeri yang bebas aktif rasanya masih relevan untuk menjadi basis utama dalam memformullasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan.Sebagai negara yang berdaulat penuh, baik pemerintah maupun lembaga legislative, harus mempunyai sikap politik yang sama untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang harus diamankan dan diperjuangkan pada fora internasional, baik di kawasan maupun global. ***