JAKARTA, (tubasmedia.com) – Anggota DPR terpilih dari Dapil Sumut II, Sihar Sitorus menilai wacana wisata halal di Danau Toba yang dilontarkan Gubsu, Edy Rahmayadi tidak menghargai apa yang sudah membudaya dalam masyarakat setempat, terutama ketika menyangkut mengenai penataan ternak dan pemotongan babi.
Menurut Sihar Sitorus, gagasan Edy tersebut malah mengadakan dikotomi atau pemisahan dalam masyarakat dan melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika.
“Wisata halal yang dicanangkan oleh Pemerintah menciptakan pemisahan/segregasi antar umat beragama bahkan suku bangsa.
Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama namun tetap satu di dalam Indonesia sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh para pendahulu negeri ini.
Jika hal ini diterapkan tentu akan menciptakan diskriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain,” ujar Sihar Sitorus, kemarin.
Senada tokoh muda berdarah Batak, Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik.
“Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik,” kata Martin Manurung.
Martin menuturkan, lebih baik pembahasan terkait wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah sekawasan dan tokoh masyarakat atau diskusi.
Dalam diskusi itu, juga harus dibahas bagaimana menata kawasan Danau Toba menjadi lebih baik serta kebersihan lebih bagus.
Kemudian kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Karena sebenarnya, sudah banyak rumah makan nasional di kawasan toba.
Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah wisata halal itu saja sudah menjadi hal yang problematik.
Wisata Haram Dimana?
“Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada,” katanya.
Terkait keyakinan, lanjut Martin merupakan urusan masing-masing dengan Tuhan-nya. Jika dibawa ke ranah publik, yang ada semua orang memperdebatkan.
“Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua,” sebutnya.
“Sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini,” sambungnya.
Alangkah lebih baik jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berikan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah narkoba, kemiskinan, pendidikan, mentalitas, kebodohan dan stunting yang terjadi di Sumut.
“Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal. Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba.
Dalam konsep wisata halal itu, termasuk melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT. (sabar)