Sinergi Stakeholders Berperan Bangun Industri Prioritas Nasional

BANDUNG, (tubasmedia.com) – Dalam program 2015-2019, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 10 industri prioritas. Sektor andalan ini diharapkan terus tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan industri dan ekonomi nasional.

Kelompok industri prioritas itu adalah Industri Pangan; Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika dan Telematika/ICT; Industri Pembangkit Energi; Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri; Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; serta Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Tidak hanya Kementerian Perindustrian yang berperan membangun industri prirotas tersebut, tetapi juga diperlukan sinergi dari para pengusaha dan instansi terkait.

“Saya berharap stakeholders industri dapat berperan dan menghasilkan langkah aksi positif, tidak hanya mendukung kemajuan usaha yang saudara pimpin, namun juga mendorong pertumbuhan, penguatan dan peningkatan daya saing industri nasional termasuk membangun sepuluh industri prioritas tersebut,” kata Menteri Perindustrian dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat pada Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/11).

Selama ini sektor-sektor prioritas telah memberikan kontribusi besar terhadap kinerja kumulatif industri pengolahan non migas nasional. Di tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil, geliat industri pengolahan non-migas mencapai 5,21% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,73% pada triwulan III tahun 2015.

Sekjen pun menargetkan, sasaran kuantitatif pembangunan industri tahun 2015, yaitu pertumbuhan sektor industri non migas sebesar 5,5% dan kontribusi industri non migas terhadap PDB sebesar 18,2%.

Dalam upaya menumbuhkan serta meningkatkan kinerja dan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah strategis melalui paket-paket kebijakan ekonomi. Pertama: deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dalam kepastian usaha melalui Perombakan 89 peraturan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha.

Kedua: persetujuan tax allowance dan tax holiday dengan mempercepat layanan investasi dalam bentuk kemudahan dan kepastian fasilitas dan memangkas perizinan investasi di kawasan industri serta Insentif PPN Impor Barang Tertentu dengan memberikan kelonggaran PPN tidak dipungut untuk beberapa industri alat transportasi (utamanya untuk galangan kapal, kereta api, pesawat, dan suku cadangnya).

Ketiga: penyesuaian harga energi melalui penurunan harga gas dan listrik untuk industri. Selain itu, Kemudahan KUR melalui penurunan tingkat bunga dari sekitar 22% menjadi 12% dengan cakupan penerima KUR diperluas serta proses persetujuan investasi. Keempat: Kredit Modal Kerja untuk Ekspor melalui Besaran pinjaman yang diberikan maksimal 50 miliar per perusahaan untuk komoditi furiniture, barang dari kayu, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki; serta Upah Minimum Provinsi (UMP) akan naik tiap tahun untuk memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia usaha.

Selanjutnya, kelima: revaluasi aset melalui perlakuan khusus PPh atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dan, keenam: Insentif KEK diberikan melalui PPh (tax holiday & tax allowance) dan Pembebasan PPN & PPnBM importasi serta Kepabeanan, Ketenagakerjaan, Pertanahan, dan Perizinan.

Menurutnya, pemerintah dan pelaku industri menyakini paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak September semakin membuahkan hasil di tahun depan.

Oleh karena itu, forum komunikasi ini bertujuan agar para pengusaha dan pejabat pemerintah bisa saling bertukar informasi guna memperkuat kerja sama dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada saat ini di dunia industri. (sabar)