Start-Up di Sektor Manufaktur Apa Perlu

Oleh: Fauzi Aziz

PEMERINTAH dengan berbagai kebijakan industri dan investasi selalu mengundang agar masyarakat secara inklusif mau terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan industri. Ajakan itu selalu disertai dengan berbagai iming-iming fasilitas dan kemudahan, misalnya reward.

Banyak sektor prioritas yang ditawarkan kepada pengembang dan calon pengembang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita harapkan peminat dari dalam negeri jauh lebih besar jumlahnya dibanding peminat dari luar negeri. Kepentingan nasional tentu harus diutamakan dan berarti memberi kesempatan luas kepada investor lokal menjadi keniscayaan.

Ini berarti memberikan dukungan kepada start-up company untuk melakukan proses manufaktur di dalam negeri menjadi penting. Prinsip demokrasi ekonomi yang kita anut berarti dapat dimaknai bahwa membangun industri manufaktur semestinya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada start-up company lokal.

Proses manufakturisasi dalam konteks demokrasi ekonomi berarti dapat dibaca sebagai proses manufaktur dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sumber daya ekonomi nasional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke semestinya menjadi hak rakyat untuk mengolahnya sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi tersebut.

Dengan demikian, start-up company yang akan mengembangkan industri harus didukung pemerintah. Sifatnya mandatory dan harus ada langkah afirmasi nyata dari pemerintah. Pembangunan industri yang demikian perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas nasionalisme masyarakat agar lebih berperan sebagai subyek pembangunan ketimbang hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan.

Stok dana investasi, stok likuditas nasional, termasuk stok cadangan devisa nasional harus dialokasikan dan didistribusikan dalam persentase tertentu untuk membiayai pengembangan start-up company di industri manufaktur, apapun skala usahanya dan apapun bentuk badan hukum usahanya.

Jika pemerintah sepakat bulat dengan konsep Trisakti, maka jelas kepemihakan itu sangat diperlukan. Inilah pentingnya membangun ekonomi dengan berbagai kegiatannya perlu tunduk pada idiologi ekonomi. Bukan harus tunduk pada hukum ekonomi semata, dimana hukum ekonomi bekerja mengikuti mekanisme pasar.

Jika industrialisasi dilaksanakan mengikuti hukum pasar, maka pemilik industri hanya itu-itu saja. Artinya start up company akan terganjal kemunculannya sebagai pemain baru. Padahal start-up company adalah para industri awan baru yang mempunyai kesempatan memanfaatkan peluang bisnis baru yang selama ini pasarnya dikuasai pemain lama yang telah mapan.

Tanpa hadirnya start-up company, kelompok industri mapan akan berpotensi menjadi bersifat monopoli atau oligopolis. Ada entry barrier yang dilakukan oleh kelompok mapan ini untuk melindungi aset mereka yang telah menghasilkan kapitalisasi pasar yang begitu besar. Mereka ini adalah yang sudah berada pada tahap advance industry yang menguasai desain dan merek. Artinya mereka telah berada dalam posisi sebagai kelompok original design manufacturing dan kelompok original brand manufacturing.

Karena itu, hadirnya start-up company di sektor manufaktur diperlukan bukan untuk melawan kekuatan mereka dengan membuat produk-produk KW. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana para start-up company ini berkolaborasi dengan industri mapan sebagai sporting industri seperti yang berkembang di Taiwan selama ini.

Start-up company di sektor manufaktur sebagai mitra bisnis mapan adalah pangsa pasarnya yang paling besar, meskipun tidak mudah diakses. Pemerintah harus bisa menjadi mediator dalam model kerjasama antara start-up company dengan kelompok industri yang telah mapan.

Kelompok mapan pasti tidak akan menolak karena pertumbuhan bisnisnya pada satu waktu akan dibatasi akibat sumber dayanya kian terbatas. Dan kalau harus menambah investasi baru untuk menghasilkan produk baru, belum tentu efisien bila dibandingkan dengan memanfaatkan produk yang dihasilkan perusahaan lain di luar grupnya, termasuk jasa industri.  (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri).