Stop Ekspor Bahan Mentah, Jangan Emosional

Oleh: Fauzi Aziz

ADALAH kebijakan perdagangan internasional yang paling bersifat ekstrem dibanding dengan kebijakan yang lain. Misalnya pengendalian kuota ekspor, pengenaan bea ekspor yang tentu lebih bersifat soft. Domestic Market Obligation (DMO) adalah bagian dari kebijakan pengendalian ekspor yang bertujuan agar pasokan gas atau bahan yang lain lebih diutamakan memasok kebutuhan dalam negeri lebih dahulu, baru kemudian excess capacity-nya dapat diekspor.

Kebijakan stop ekspor bahan mentah dalam konteks kepentingan negara penghasil, tentu juga mempunyai tujuan tertentu, yang dalam jangka menengah panjang bahan mentah tersebut diharapkan lebih baik diolah lebih dahulu di dalam negeri dalam rangka penciptaan nilai tambah yang dampaknya kepada ekonomi nasional bisa lebih menguntungkan.

Stop ekspor sebagai bentuk kebijakan perdagangan yang paling ekstrem, bisa dipandang sebagai kebijakan yang sepertinya pro kepentingan nasional. Jika ekspor bahan mentahnya belum pernah ada/belum pernah dilakukan oleh siapapun dari perusahaan manapun di dalam negeri, barangkali kebijakan stop ekspor tidak berdampak apa-apa bagi kepentingan nasional, karena bahan mentah tersebut belum dieksploitasi dan dieksplorasi sedikitpun karena bahan mentah itu masih tetap berada di perut bumi.

Tapi jika sudah ada yang mengusahakan di dalam negeri dan ekspornya selama ini banyak dilakukan oleh pengusaha nasional dan asing, kebijakan stop ekspor akan bisa menjadi masalah. Secara makro, pasti negara akan mengalami kerugian, baik berupa devisa ekspor yang menurun, penerimaan pajak dan royalti yang berkurang serta bisa menimbulkan pengangguran, di samping juga bisa terkena ancaman realiasi dari negara mitra dagang.

Dari kepentingan investor juga pasti menimbulkan beban kerugian material yang tidak sedikit. Apalagi jika industri antara dan hilirnya belum berkembang karena pengembangan industri hilirnya tidak dengan serta merta dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan.

Trade off semacam ini pasti akan terjadi dan pemerintah harus cukup hati-hati dan cukup bijaksana dalam setiap akan mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak sistemik bagi kepentingan ekonomi nasional.

Kebijakan yang baik adalah harus bersifat rasional dan proporsional serta tidak bersifat emosional. Kebijakan yang dipandang efektif jika aturan mainnya betul-betul dapat mengatasi masalah yang dihadapi, bukan malah menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah harus dibuat cost and benefit analysis-nya secara tajam dan mendalam dari berbagai prespektif, baik dilihat dari prespektif ekonomi, sosial, hukum dan politik.

Analisis semacam itu sangat diperlukan karena kebijakan pemerintah adalah sebuah kebijakan publik yang berdampak luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan kebijakan stop ekspor bahan mentah adalah soal pilihan kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan.

Sepanjang kondisi di dalam negeri bersifat cetiris paribus dalam pengertian proses hilirisasi dalam kondisi on going, maka stop ekspor bahan mentah akan menjadi sebuah pilihan kebijakan yang efektif. Namun jika kondisinya masih wait and see, maka kebijakan stop ekspor bahan mentah akan menimbukan masalah karena ekses kapasitasnya tidak bisa diekspor sama sekali, dus berarti pemerintah telah membuat blunder atas kebijakan yang dibuatnya sendiri dan kerugian nasional yang akan kita peroleh. Ke depan diharapkan agar kebijakan di sektor tradable (pertanian dalam arti luas, industri pengolahan dan sektor tambang) harus dalam satu payung hukum kebijakan nasional. Tidak bersifat sektoral dan fragmentatif seperti yang selama ini terjadi.

Begitu kebijakan di sektor industri, perdagangan, investasi dan lingkungan juga harus dibuat dalam satu payung hukum kebijakan nasional. Jika yang demikian bisa diwujudkan, maka kebijakan stop ekspor bahan mentah tidak perlu dilakukan apalagi kalau hanya bersifat emosional.

Soft policy justru yang diperlukan seperti DMO atau pengenaan bea keluar, sebagai pilihan kebijakan yang patut dipertimbangkan dibandingkan jika pemerintah harus memilih kebijakan stop ekspor bahan mentah.***