Stop Impor Bahan Pangan

Gubernur Kalimantan Barat Cornellus MH dan Dirjen IUBTT Kemenperin Budi Darmadi

MENANDATANGANI – Gubernur Kalimantan Barat, Cornellus MH, menandatangani naskah kerjasama disaksikan antara lain Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi. -tubas/sabar hutasoit

PONTIANAK, (tubasmedia.com) – Adalah merupakan suatu keanehan jika Indonesia menjadi negara pengimpor bahan pangan yang seharusnya bisa jadi negara pengekspor. Lahannya luas, tanahnya subur, warganya banyak untuk dijadikan menjadi petani unggul. Tapi nyatanya tidak. Kita dikenal sebagai negara pengimpor bahan-bahan pangan.

Demikian diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat, Cornellus MH dalam sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) Alsintan Center di Pontianak, Kalbar, Selasa lalu. “Kita harus hentikan impor bahan pangan,” tegasnya.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di ruang rapat Gubernur Kalbar yang juga dihadirI Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, beserta seluruh pejabat daerah Kalimantan Barat.

Penandatanganan tersebut dilakukan Gubernur Kalbar, Dirjen IUBTT, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Hayati Menko Perekonomian, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB dan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

Tapi, lanjutnya lagi, menghentikan impor merupakan dilema. Pasalnya, jika impor dihentikan, darimana dapat fee untuk membiayai politik. Pihak-pihak yang mempertahankan impor bahan pangan itu, katanya pasti mendapat keuntungan apakah itu lima persen atau persentase yang lain.

Untuk itu dia katakan, jika Indonesia ingin meningkatkan proyek pertanian, pemerintah harus memiliki grand design yang benar-benar memihak kepada petani. Jangan dibungkam petaninya tapi beri hak untuk bersuara.

Di beberapa negara di luar negeri lanjutnya, pemerintah memberi perhatian penuh kepada unit pertanian sehingga kalangan petani bisa mengembangkan dirinya dan membangun unit-unit pertanian secara menggembirakan.

Di luar negeri, petani tidak tergantung kepada pemerintah atau kalangan politisi. Petani luar negeri bisa dalam waktu singkat mengubah arah politik jika ada kebijakan yang merugikan pertanian.

Beda dengan Indonesia di mana petani sangat tergantung kepada pemerintah dan tergantung kepada para pemain politik. “Dan memang itu disengaja agar kalangan petani tidak punya kekuatan politik. Diperlemah biar bisa diberdaya seperti sekarang, Indonesia mengimpor bahan pangan dan petani diam saja,” katanya.

“Kalau di luar negeri seperti di Selandia Baru, pemerintah mempersiapkan infrastruktur pertanian. Indonesia, jangankan infrastruktur, lahan untuk dijadikan pertanian saja dibatasi luasnya, kalau hanya dua hektar saja, apa yang mau kita tanam dan mau dipanen?” tanyanya.

Kita maunya, katanya, pemerintah memberi perhatian penuh, diberikan izin mengelola lahan pertanian hingga sepuluh hektar, infrastrukturnya dibenahi dan kebijakan politiknya pun harus memihak kepada petani bukan memihak kepada kepentingan importir.

Cornellus bertanya kenapa kita ribut kalau harga cabai naik. “Kalau saya senang harga cabai naik biar petani kita meningkat taraf hidupnya dan petani semakin bergairah menanam cabe. Tapi kalau harga cabe naik pemerintah tiba-tiba mengimpor cabe dengan alasan agar harga turun. Itu salah. Biarlah tetap tinggi harga cabe tapi berikan perhatian dan benahi seluruh infrastruktur pertanian agar para petani kita kaya raya,” lanjutnya.

Untuk itu dia mengatakan, akan sia-sia naskah perjanjian yang baru saja ditandatangani jika kemampuan kalangan petani tidak ditingkatkan. (sabar)

Berita Terkait