JAKARTA, (tubasmedia.com) – Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menilai narapidana kasus korupsi semestinya tak boleh dibebaskan.
Hal ini terkait rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang ingin membebaskan ribuan napi, termasuk napi korupsi untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
“Untuk napi koruptor, narkotika, terorisme harusnya tidak boleh dibebaskan,” ujar Dini melalui pesan singkat kepada seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).
Dini memaklumi bahwa pembebasan para napi memang diperlukan mengingat kondisi penjara di Indonesia sudah kelebihan kapasitas. Menurutnya, para napi akan kesulitan menerapkan physical distancing atau jaga jarak aman yang gencar dikampanyekan pemerintah di tengah wabah covid-19.
“Istana paham bahwa pembebasan ini diperlukan mengingat kondisi penjara kita overcrowding, sehingga sulit untuk orang jaga jarak dalam rangka antisipasi penyebaran covid-19. Tapi harus diatur kriteria jelas mengenai pembebasan ini,” katanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai prosedur, revisi PP itu harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo.
Dini sendiri mengaku belum menerima draf revisi PP tersebut melalui Sekretariat Negara sebagai pihak yang berwenang. Namun ia telah menyampaikan usulan terkait revisi tersebut kepada Jokowi.
“Kemarin saya cek di Setneg ternyata mereka belum terima draf PP-nya dari Kumham. Tim saya sendiri baru saja menyampaikan usulan untuk disampaikan ke presiden. Jadi masih dalam proses,” ucapnya.(red)