Suharso Dipilih Bukan Hanya Alasan Politik, Tapi Juga Kompetensinya

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo mempercayakan Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Ketua Bappenas, menggantikan menteri sebelumnya, Bambang Brodjonegoro.

Bergabungnya Suharso dalam Kabinet Indonesia Maju semakin menegaskan dirinya sebagai sosok tak asing di Istana Kepresidenan.

Kerap jadi langganan di lingkaran istana, semakin menegaskan tajinya dalam perpolitikan tanah air semakin menancap. Meski begitu, Suharso dipilih bukan hanya alasan politik saja, namun juga kompetensinya.

Putra NTB

Pria kelahiran Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954 ini juga merupakan seorang pengusaha.

Suharso menempuh pendidikan program magister di University of Michigan, Amerika Serikat tahun 1995. Dia juga menempuh program sarjana Fakultas Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1975. Selain itu, Suharso juga pernah berada di Akademi Geologi dan Pertambangan Bandung di 1973.

Suharso juga sosok tak asing di Istana Kepresidenan sejak era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri

Di era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Suharso adalah staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz.  Tidak heran Suharso menjadi sosok tak asing di Istana Kepresidenan. Suharso tercatat menjadi Anggota DPR pada periode 2004-2009.

Usai tak lagi menjadi wakil rakyat, Suharso kemudian menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2011.

Karier Suharso Sebagai Pengusaha

Pada 1995-1998, Suharso menjadi Direktur PT Bukaka Sembawang Systems. Pada 1996-2000, dia juga menjadi Komisaris PT. Batavindo Kridanusa. Suharso juga menjadi Komisaris Utama PT Agro Utama Global di 1999-2002.

Setelah menjadi komisaris di perusahaan tersebut, Suharso melanjutkan kariernya di perpolitikan tanah air.

Sementara itu, Suharso menyebut pemerintah sudah menuntaskan bagian awal dari tahapan perencanaan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pramasterplan untuk ibu kota negara yang baru sudah rampung.

“Sekarang masuk ke masterplan dan ini international bidding, dan melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia itu akan diharapkan. Banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding, sekarang sedang berproses,” ujarnya.

Menurutnya, gagasan urban desain yang saat ini sudah dimiliki, tetapi masih perlu perbaikan di sejumlah hal.

“Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” katanya.

Mengenai legislasi, Menteri PPN menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah selesai.

“Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan. Ada sebagian masuk dalam bentuk semacam ini omnibus law, yang lainnya omnibus law ada beberapa undang-undang yang kita spesialisasikan ke dalam undang-undang,” katanya.

Soal Badan otorita yang mengelola ibu kota negara, menurut Suharso, akan setingkat kementerian, kemudian menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sehingga pelibatan dari semua kementerian ada di sana.

“Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” katanya.(sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar