Oleh: Sabar Hutasoit
SUDAH barang tentu masyarakat Propinsi Sumatera Utara, khususnya mereka-mereka yang selama ini menggeluti bidang pertanian, berbunga-bunga hatinya menyambut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Sumatera Utara menjadi lumbung pangan (food estate).
Membangun lumbung pangan bertujuan untuk membangun ketahanan nasional demi mengantisipasi kebutuhan nasional dengan harapan tidak akan terjadi krisis pangan di masa depan.
Kenapa berbunga-bunga hatinya ? Selain mendapat tugas mengemban tugas mulia menyediakan pangan bagi seluruh warganegara dalam dan luar negeri, masyarakat petani Sumatera Utara juga menyimpulkan bahwa dengan tugas mulia tersebut, pekerjaan mereka juga akan semakin banyak yang artinya, pekerjaan di ladang atau di lahan pertanian akan mengalami peningkatan.
Volume pekerjaan di ladang atau di lahan pertanian meningkat, kesejahteraan petani juga dapat dipastikan akan mengalami peningkatan ke arah perbaikan.
Hanya saja, untuk mewujudnyatakan harapan petani memperbaiki nasib dan harapan Presiden Jokowi menyediakan cadangan pangan sehingga krisis pangan bisa dicegah, banyak perangkat dan komponen di lapangan yang mestinya disempurnakan.
Sebut saja misalnya pengadaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Tidak rahasia lagi kalau penyebaran pupuk bersubsidi di lapangan sering tidak lancar atau disebut-sebut penyalurannya tidak tepat sasaran. Pupuk bersubsidi itu sering jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Tidak jelas dimana kendalanya. Yang pasti manajemen penyaluran pupuk ke petani perlu disempurnakan.
Jangan Alergi
Demikian juga perangkat pemerintah yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten. Sebagai ujung tombak, aparat pemerintah di posisi paling ujung itu, tidak bisa lagi bekerja secara sambil lalu, tapi sudah memiliki kepedulian yang tinggi ke sektor pertanian.
Tidak cocok lagi aparat yang suka alergi kepada khalayak umum apalagi alergi kepada insan pers untuk dijadikan sebagai ujung tombak. Loyalitas pejabat bersangkutan kepada tupoksinya sudah harus bermutu.
Demikian juga pengadaan alat-alat pertanian untuk mendukung kelancaran pekerjaan kelompok tani. Kita tau selama ini, alat-alat pertanian kita didominasi produk impor, dimana sebagian besar alat pertanian yang beredar di dalam negeri masih didatangkan dari mancanegara sementara buatan dalam negeri belum mendapat tempat di hati petani.
Selama ini memang ada mengalir bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah kepada kelompok tani. Barangkali hal ini perlu ditingkatkan dan disalurkan secara benar dan tepat sasaran dengan alsintan yang berkualitas tentunya.
Kalau masalah lahan pertanian, tidak perlu diragukan. Hampir seluruh kabupaten di wilayah Sumatera Utara memiliki lahan yang luas, bahkan menurut Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat cocok dijadikan food estate mengingat lahannya yang luas dan subur serta kostur tanahnya sangat mendukung.
Membangun lumbung pangan tersebut disinggung Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2020, Jumat (14/8/2020). Salah satunya adalah soal ketahanan pangan. Menurut Jokowi, pemerintah tengah membangun food estate di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Kata Jokowi, food estate atau lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.
Jokowi menjelaskan food estate yang sedang dibangun nantinya tidak akan dioperasikan dengan cara-cara manual, namun dilakukan menggunakan teknologi modern dan memanfaatkan kecanggihan digital.
Adapun, lumbung pangan baru ini juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 hingga 2024. Pengembangan food estate ini dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian. (penulis, seorang wartawan tinggal di Jakarta)