JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM), Gati Wibawaningsih meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan SVLK. Pasalnya kata Gati, SVLK telah menghambat perkembangan industri mebel dan kerajinan.
“Oleh karena itu, Kemenperin akan mengusulkan beberapa poin, diantaranya keringanan biaya SVLK bagi IKM dan penyederhanaan persyaratan dokumen,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.
Selain itu, lanjut Gati, sebaiknya SVLK tidak diterapkan di sektor hilir karena jika bahan baku sudah legal maka produk turunannya dapat dijamin memakai bahan baku legal. Hal ini juga untuk mencegah overlapping SVLK.
“Tahun ini, kami akan fasilitasi pemberian SVLK untuk 20 IKM,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gati menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas produk dan perajin IKM mebel dan kerajinan.
Dalam lima tahun terakhir, pengembangan wirausaha baru dilakukan di 15 lokasi dan pengembangan sentra di 19 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebanyak 14 IKM juga sudah mendapatkan bantuan restrukturisasi berupa potongan harga antara 35-45 persen dari pembelian mesin dengan total nilai Rp1,8 miliar, serta pengoptimalan UPT terus dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan IKM furnitur,” paparnya. (sabar)