Terkait Koalisi, Kontrak Politik Harus Lebih Tegas

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Jokowi atau siapa pun yang terpilih jadi presiden mendatang, akan menghadapi kesulitan menerapkan kabinet kerja dan memperkuat sistem presidensial, karena posisinya tidak begitu kuat di parlemen.

Oleh karena itu, lebih baik presiden mendatang mengakomodasi sejumlah menteri dari partai politik, tapi dengan kontrak politik yang lebih tegas dan memerdekakan dia dari pengaruh partai.

Tekad Jokowi membentuk kabinet kerja, patut dihargai, tapi konsekuensinya dia akan menghadapi guncangan di parlemen, yang sudah begitu kuat.

“Idealnya semua menteri dari profesional, tapi itu tidak mungkin, karena untuk dapat maju ke pemilihan presiden, partai pemenang mesti berkoalisi atau bekerja sama dengan parpol lain,” kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, kepada tubasmedia.com di Jakarta, Rabu (16/4) malam.

Merujuk berita media massa, Rabu, Jokowi mengatakan, akan memilih kabinet kerja dan memperkuat sistem presidensial, jika terpilih sebagai presiden nanti.

Menurut Emrus, kontrak politik dimaksud, antara lain, jika performance menteri yang bersangkutan dinilai tidak baik, maka presiden dapat menggantinya tanpa harus berkonsultasi dengan ketua umum parpol tersebut. Selain itu, penggantinya tidak harus dari parpol yang bersangkutan. Jadi, presiden kemudian dapat memilih pembantunya, tanpa pengaruh dari siapa pun.

Menurut Emrus, berdasarkan hasil hitung cepat, pemilihan legislatif 9 April lalu tidak memunculkan peraih suara mutlak, 25 persen, supaya dapat mengajukan capres dan cawapres tanpa perlu berkoalisi. Maka PDI-P sebagai pemenang dengan perolehan suara sekitar 19 persen, mesti menjalin koalisi dengan parpol lain. Ini menimbulkan dilematis bagi presiden terpilih dalam membentuk pemerintahannya.

Ia berpendapat, parpol pasti akan berupaya merebut hati konstituen agar dapat terpilih lagi pada pemilu lima tahun mendatang. Itu berarti tak mungkin terus mengiyakan semua keputusan pemerintah dan atau presiden. Hal ini sebaiknya disikapi oleh presiden mendatang, dengan memilih sistem yang terbaik, agar harmonisasi pemerintahan dapat tercapai. (ender)